BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Pelayanan kesehatan di Bangkalan dianggap tebang pilih dan tidak adil antara pasien yang menggunakan program UHC, BPJS, dan umum. Hal tersebut disampaikan Mahmudi Ibnu Khotib, salah satu warga, saat audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Kamis (18/4/2024).
Kedatangannya ke Kantor Dinkes Bangkalan bersama warga lainnya mempersoalkan pelayanan kesehatan bagi pengguna program UHC atau Universal Health Coverage yang dinilai kurang baik.
Baca Juga: Mahasiswa dari Madiun Bagikan Pengalaman Bergabung dengan JKN: Lebih Tenang Hadapi Biaya Kesehatan
Ibnu menyebut, pelayanan fasilitas kesehatan di Bangkalan tergolong cukup buruk karena pelayanan ke masyarakat tidak maksimal. Khususnya bagi pasien program UHC.
"Pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan baik oleh dinas kesehatan maupun di puskesmas tidak maksimal seperti yang dikeluhkan masyarakat," ucapnya.
Bahkan, lanjut Ibnu, pelayanan kesehatan di Bangkalan dinilai tidak adil berdasarkan fakta di lapangan. Ia mengungkap adanya perbedaan penanganan antara pasien yang menggunakan program UHC, BPJS, dan umum.
Baca Juga: Meskipun Terlindungi Program JKN, Mahasiswi dari Malang ini Tak Lengah Menjaga Kesehatan
"Ada di salah satu puskesmas yang membatasi pasien pengguna UHC. Harusnya tidak boleh seperti itu, mengingat program tersebut dibiayai oleh pemerintah," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan, Nur Chotibah, menanggapi tuntutan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi untuk pembenahan kinerja tenaga kesehatan.
"Kami akan panggil 22 kepala puskesmas dan akan menyampaikan atas keluhan yang disampaikan, sehingga kami ke depan akan melakukan perubahan agar lebih baik lagi pelayanan kepada masyarakat," tuturnya. (mil/uzi/mar)
Baca Juga: Tak Cukup Bukti, Bawaslu Bangkalan Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News