
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Ratusan buruh dari berbagai perusahaan turun ke jalan di Situbondo memperingati Hari Buruh Sedunia, Rabu (1/4/2024).
Rombongan buruh tersebut tergabung dalam Serikat buruh, seperti Sarikat Buruh Muslim Indohesia (Sarbumusi), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), serikat buruh Indonesia (SBI) Situbondo.
Baca Juga: Jatim Sumbang 11 Event Festival di KEN 2025, Gubernur Khofifah: Terbanyak se-Indonesia
Buruh bergerak dari pabrik gula (PG) Panji menuju dan berorasi depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Mereka menyampaikan lima tuntutan.
Koordinator Aksi, Taufik mengatakan demo di hari buruh ini menuntur 5 hal.
"Tolak upah murah terendah se Jawa Timur, sejahterakan buruh melalui jaminan sosial sesuai janji Bupati mayday 2023 , menuntut THR 2024 yang tidak sesuai edaran pemerintah Kabupaten (pemkab), menuntut pemkab pro aktif dalam menyelesaikan masalah buruh di perusahaan yang melanggar aturan," kata Taufik
Baca Juga: Info BMKG Hari ini Minggu 23 Februari 2025: Cuaca Jatim Masih Hujan Lebat, Surabaya Jam Berapa?
Taufik menjelaskan ada perusahaan besar melakukan intimidasi kepada buruh, namun kasusnya belum selesai.
"Tidak ada tindaklanjutnya oleh penegak hukum atau pemkab. Kami sudah sampaikan melalui aksi, namun perusahaan raksasa yang di Situbondo ini hengkang-hengkang saja ketika melakukan pelanggaran," jelasnya
Menurut tokoh pengacara muda peduli rakyat miskin ini, menambahkan bahwa upah di Situbondo sangat naif sekali.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-2, Rumah Pintar Eldira Berharap dapat Terus Cetak Siswa Berprestasi
Ia melihat ada pekerja yang dibayar 1,6 sampai 1, 8 juta, dan malahan ada yang tidak menggaji sampai tiga bulan. Apalagi tidak sesuai dengan UMK yahg ada.
"Sudah bipartit dengan dinas tenaga kerja, namun tetap tidak diindahkan oleh perusahaan yang ada," ungkap Taufik
Ia menjelaskan tentang THR, pihaknya menganggap ada tidak logis tunjangan hari raya (THR) yang diberikan perusahaan.
Baca Juga: Khofifah Resmi Dilantik Gubernur 2 Periode, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka
"Seharusnya sekali kerja, namun ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu," serunya.
Taufik mengatakan jika tidak ada efektivitas yang dilakukan Pemkab, mereka akan menggelar aksi demo lanjutan.
"Tidak ada efektivitas pembelaan pemkab terhadap masalah buruh, akan demo lagi kalau tidak dipindahkan tuntutan mereka," tegas Taufik
Baca Juga: Ketua DPC PPP Situbondo Minta Bupati Baru Bekerja dengan Cepat
Salah seorang buruh peserta demi yang enggan namanya, mengatakan gajinya sering kali menunggak.
"Gajinya nunggak-nunggak, kerja sampai 4 bulan digaji 1 bulan, perbulannya 2 juta lebih.berharap 1 minggu sekali dicairkan, sekarang dua minggu sekali," paparnya
Sementata itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo, Wawan Setiawan mengapresiasi demo hari buruh yang berjalan damai.
Baca Juga: Rio-Ulfiyah Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wabup Situbondo, Sejumlah Ucapan Berdatangan
"Terima kasih melakukan kegiatan ini dengn damai. Menjaga kondusivitas daerah ini, kita butuh investor masuk, kalau aman tertib investor akan masuk," tutur Wawan
Wawan menuturkan bahwa pemkab selalu memperhatikan masalah buruh.
"Sangat memperhatikan, kami tidak tuli, telinga mendengar mata melihat, kami memfasilitasi memperjuangkan aspirasi buruh," terangnya
Baca Juga: Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta, Khofifah: Bangkitkan Semangat Wujudkan Gerbang Baru Nusantara
Terkait Upah minimum Kabupaten (UMK), wawan mengatakan telah diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
"sudah ada mekanisme dan tata caranya melalui dewan pengupahan sudah ada ukurannya, ditetapkan gubernur, ada perwakilan dari buruh dan pengusaha," paparnya
Mengenai persoalan THR, Ia membenarkan ada beberapa perusahaan yang bermasalah terkait pemberian THR
Baca Juga: Ketua PKS Jatim Ucapkan Selamat Terpilihnya Khofifah Sebagai Ketua Dewan Pembina Pusat Muslimat NU
"memang ada beberapa perusahaan bayar THR di bawah, ada mekanismenya, bupati klarifikasi, tetap penyelesaiannya tripartit," tegasnya (sbi/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News