Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya dalam acara Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun anggaran 2023, Senin (13/4/2024).
KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun anggaran 2023, Senin (13/4/2024).
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya mengatakan, pihaknya akan membedah hasil LPJP yang disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Madiun, terkait adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak terserap 100 persen.
Baca Juga: Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan 2 Raperda Inisiatif DPRD dan 4 Raperda Kota Madiun
"Hasil laporan itu nanti akan kita bawa ke badan anggaran, dan nanti akan kami bedah. Karena detailnya pasti ada alasannya. Karena tadi hanya penyampaian nota," terang Andi usai rapat paripurna.
Pembedahan hasil laporan itu juga, lanjutnya, akan dilaksanakan secepatnya bersama tenaga ahli, sehingga pada pertengahan bulan depan telah selesai dilakukan.
"Bukunya nanti akan kita bedah bersama tenaga ahli juga. Dan insya Allah akan kita laksanakan minggu depan sehingga bisa segera kita adakan pemandangan umum dengan target pertengahan bulan depan," lanjutnya.
Baca Juga: DPRD Kota Madiun Gelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan, Armaya: Harus Kerja Keras
Menurutnya, APBD dari sektor PAD juga dilakukan penambahan, namun karena Kota Madiun merupakan daerah perkotaan, sehingga sektor-sektor pemasukan hanya ada pada bidang jasa saja.
"Target untuk peningkatan PAD sudah kita lakukan berkali-kali. Termasuk membantu temen-temen Bapenda untuk menemukan potensi-potensi dari sektor terkait. Tapi daerah kita perkotaan hanyalah jasa dan kita tidak bisa memaksakan masyarakat kita peras, kita berharap pajak yang menjadi hak pemerintah yang nantinya kembali kepada masyarakat," imbuhnya.
Sedangkan, masih kata Andi, anggaran operasional yang masih tidak terserap, kemungkinan akan dilakukan efisiensi penggunaan anggaran dan bukan pada titik target penyerapan saja.
Baca Juga: Pelantikan Anggota DPRD Kota Madiun Periode 2024-2029, Ada 13 Orang Baru
"Mengenai biaya operasional yang tidak terserap banyak faktor, salah satunya efisiensi anggaran. Menurut kami juga baik tidak melulu hanya target tetapi juga masalah efisiensinya," pungkas Andi. (dro/rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
