Fiks, Golkar dan Gerindra Koalisi untuk Pilkada Gresik 2024

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPD Golkar dan DPC Gerindra Gresik telah sepakat berkoalisi menghadapi Pilkada Gresik 2024.

"Golkar dan Gerindra sudah fiks, bulat, final, dan mengikat koalisi di Pilkada Gresik 2024," ucap Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nurhamin kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (27/6/2024).

Selain membangun koalisi, Golkar Gresik juga telah menugaskan 3 figur untuk intens turun ke masyarakat, guna menampung keluhan dan aspirasi untuk mendongkrak elektabilitas.

Ketiga figur tersebut adalah Ketua DPC Gerindra Gresik Asluchul Alif sebagai bacabup, Ketua DPD Golkar Gresik Ahmad Nurhamim sebagai bacabup, dan Ketua KONI Gresik Anis Ambiyo Putri sebagai bacawabup.

"Bulan Juni ini survei Golkar atas penugasan figur-figur tersebut dilakukan untuk menakar respons masyarakat dan tingkat keterpilihan (elektoral). Sehingga, dari hasil survei itu bisa dieksekusi siapa pasangan bacabup dan bacawabup yang bakal diusung Gerindra dan Golkar dalam Pilkada Gresik 2024," beber Nurhamim.

Nurhamim mengungkapkan selama turun dan menyapa masyarakat, ia mendapat banyak aspirasi dari masyarakat Gresik yang.

Mulai soal APBD Gresik, terlebih meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar Pemerintah Kabupaten Gresik tak kesulitan anggaran lagi untuk menopang pembiayaan program, seperti yang terjadi pada 2 tahun anggaran (APBD 2022 dan APBD 2023).

Lalu, infrastruktur seperti jalan kabupaten, jalan lingkungan, maupun sarana pertanian seperti jalan usaha tani (JUT) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT).

Selain itu, ia juga mendapat keluhan soal penanganan banjir yang hingga kini belum bisa dituntaskan, khususnya banjir Kali Lamong. Serta masih tingginya angka pengangguran di Gresik, di mana karyawan industri atau perusahaan justru diisi oleh orang luar Gresik.

"Sehingga, masyarakat kita merasa bagaikan ayam mati di lumbung padi. Angka kemiskinan agar dilakukan penanganan serius, jangan hanya seremonial," bebernya.

Di sektor pendidikan, tambah Nurhamim pihak pengelola sambat karena bantuan pemerintah tak terealisasi secara tuntas karena pemerintah terkendala anggaran. Begitu juga bantuan-bantuan untuk desa.

"Tentu masukan ini menjadi bahan kami untuk tata kelola pemerintahan Gresik 5 tahun mendatang agar makin baik," pungkasnya. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News