KH Said Aqil Siradj saat memberikan Tausiah pada acara Halal Bi Halal Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Blitar di Kampung Cokelat, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Selasa (1/9). (foto: tri susanto/BANGSAONLINE)
“Perekonomian di daerah harus tetap berjalan seperti apa adanya, yang biasa bertani ya tetap bertani, yang biasa berdagang ya tetap berdagang dan yang lainnya, jangan sampai hal yang biasanya ini ditinggalkan,” jelasnya.
Sementara Sekretaris GP Ansor Jatim, Ahmad Tamin, terkait persoalan PKI, secara tegas menjelaskan persoalan tersebut sudah selesai dan tidak ada yang perlu diungkit-ungkit lagi. Bahkan termasuk rencana permintaan maaf kepada keluarga PKI oleh Presiden Jokowi dianggapnya sangat tidak perlu.
“Ini sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi ada hal seperti itu. Kami juga sudah membahas hal ini dengan Pangdam,” imbuhnya.
Bahkan pihaknya juga menyayangkan adanya peredaran atribut dan logo PKI yang beredar di sejumlah wilayah yang dipakai pada saat menyambut HUT RI ke-70 seperti di Pamekasan serta daerah yang lainya.
“Memang ada beberapa daerah yang masih ditemukan atribut seperti itu, namun anehnya muncul pada saat peringatan HUT RI ke-70 pada saat mengikuti karnaval,” jelasnya lagi.
Sementara perlu diketahui sebelumnya Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk kasus PKI melalui proses rekonsiliasi yang mendapat penolakan tegas dari sejumlah ulama’ dan keluarga TNI.(tri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
