Dilantik, Syafiuddin dan Imron Amin Proritaskan Kemajuan dan Kesejahteraan Pulau Madura

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - H. Syafiuddin dan Imron Amin resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Saat ditemui wartawan BANGSAONLINE.com di gedung parlemen Senayan usai dilantik, kedua politikus tersebut sepakat bakal memperjuangkan asipirasi masyarakat Madura agar lebih sejahtera.

Baca Juga: Syafiuddin Sosialisasikan 4 Pilar di Pondok Pesantren Manbaul Hikam

Menurut Syafiuddin, kawasan Madura sudah dicanangkan sebagai kawasan strategis melalui Perpres No 80 Tahun 2019. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi lanjut dari pemerintah.

"Saya sudah bersuara untuk pemerintah segera realisasi perpres ini. Tapi sampai saat ini masih belum ada lampu hijau yang lebih prioritas seperti halnya IKN dan program dari presiden terpilih," ujarnya kepada wartawan BANGSAONLINE.com.

Oleh sebab itu, Syafiuddin berjanji akan mendorong presiden terpilih untuk mengimplementasikan Perpres No 80 Tahun 2019, apabila dirinya kembali berada di Komisi V.

Baca Juga: Rapat Bersama Banggar DPR-RI, Pj. Gubernur Jatim: Momen Salurkan Aspirasi Pembangunan Daerah

"Tanpa adanya pelabuhan yang sangat strategis seperti pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, daerah Madura masih kurang greget untuk maju di bidang struktur. Sehingga ini (Perpres No. 8 Tahun 2019) perlu segera diimplementasikan untuk kemajuan di Madura," ujarnya.

"Kemudian selain perpres, targetnya juga perubahan di pendidikan. Saya ingin masyarakat Madura ini bisa sama dengan masyarakat di provinsi lain dalam hal IT ataupun SDM," pungkasnya.

Sementara Imron Amin menjelaskan upaya-upaya yang bisa dilakukan agar Madura lebih maju dan berkembang. Di antaranya, dengan memperkuat kerja sama antar semua stakeholder, serta mempererat hubungan antar anggota DPR RI asal Dapil Jatim XI Madura.

Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan

Menurutnya, untuk membangun Madura tidak cukup anggota DPR RI saja, akan tetapi dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten.

"Termasuk dengan semua tokoh-tokoh di Madura serta para kepala desa. Kita kerja sama dengan stakeholder, dewan-dewan dapil Madura, provinsi dan kabupaten, para tokoh Madura, dan klebun (kepala desa)," jelas Politikus Gerindra tersebut. (ida/uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News