Kericuhan Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang saat pembahasan tatib.
Sikap serupa ditegaskan Ketua PWNU Riau Tarmizi Tohor yang menyatakan tidak hadir pada pengukuhan PBNU karena ia anggap tidak sah.
Ia mengaku berkali-kali dikontak oleh orang yang mengatasnamakan PBNU dan memaksa untuk hadir di acara pengukuhan. Namun ia tetap menolak hadir karena ia berpatokan bahwa PBNU pimpinan KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil tak sah.
PWNU Kalbar juga menyatakan tidak hadir di pengukuhan PBNU meskipun pihaknya sempat diancam. “Kami ditelepon oleh oknum pengurus PBNU dan mengancam akan men-delete kami PWNU Kalbar kalau tidak hadir. Tapi tetap kita putuskan tidak hadir, kalau ada yang mengaku-aku berarti itu rekayasa mereka,” ungkap Sekretaris PWNU Kalbar, H. Suryansyah.
Sikap serupa disampaikan Rois Syuiyyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir, Ketua PWNU Banten, KH. Makmur Masyhar dan PWNU Kepri. “Kami dari PWNU Kepri, Rois Syuriyah dan Ketua PWNU sudah memutuskan untuk tidak hadir dan tidak mewakilkan,” ungkap Sekretaris PWNU Kepri, H. Syafruddin.
Juru Bicara Forum Lintas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (FL-PWNU), Andi Jamaro Dulung membenarkan informasi bahwa sebagian besar PWNU memang menolak hadir ke acara pengukuhan di Masjid Istiqlal. “Bagaimana kami mau menghadiri, karena kami tidak mengakui,” katanya sembari menyatakan pihaknya sudah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi penolakan hasil muktamar termasuk kepengurusan PBNU.
Menurut Andi, dengan gugatan tersebut maka kepengurusan PBNU saat ini masih dalam sengketa hukum, sehingga tidak ada pihak satupun yang bisa mengaku sebagai PBNU yang sah. “Kalau ada, berarti itu bentuk pelanggaran hukum,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
