Kericuhan Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang saat pembahasan tatib.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ternyata sebagian besar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menolak undangan hadir dalam acara pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pimpinan KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siraj. “Saya tidak hadir karena kepengurusan PBNU itu hasil produk dari muktamar yang tidak konstitusional dan tidak elegan,” tegas Rais Syuriyah PWNU Papua Barat, KH. Ahmadi kepada wartawan, Sabtu (5/9).
PBNU pimpinan Kiai M’aruf Amin dan KH Said Aqil Siroj menggelar acara pengukuhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (5/9) pagi. Acara ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Kiai Ahmadi, keputusan yang diambil itu memang pahit. Tapi menurut dia langkah ini dilakukan dalam rangka: qulil haqqa walau kaana murran (katakanlah kebenaran meski pahit). Ia mengaku mengalami sendiri proses Muktamar ke-33 NU yang ia anggap berjalan dengan penuh pemaksaan, pelanggaran dan konspirasi untuk mengegolkan kepentingan tertentu.
Sikap PWNU Jawa Tengah juga sama. Wakil Sekretaris PWNU Jawa Tengah Amiq Mukhlishin menegaskan bahwa PWNU Jawa Tengah menolak hadir dalam acara pengukusan PBNU. “Keputusan untuk tidak hadir ini kami ambil sebagai bagian dari sikap konsisten kami tidak mengakui hasil muktamar, karena banyak pelanggaran,” katanya.
Menurut dia, sikap PWNU Jateng itu juga direstui oleh sesepuh NU Jawa Tengah yang menyadari adanya ketidakberesan dalam Muktamar NU sehingga produk yang dihasilkan, termasuk kepengurusan PBNU, patut dipertanyakan keabsahannya.
PWNU Jawa Tengah mengaku banyak diteror dan diancam karena menolak hasil Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. Bahkan diminta segera meletakkan jabatan dan disiapkan pengganti dari parpol. Tapi PWNU Jawa Tengah tetap menolak hasil Muktamar NU ke-33 dan tak menghadiri pengukuhan KH Said Aqil Siraj.
Sikap serupa ditegaskan Ketua PWNU Riau Tarmizi Tohor yang menyatakan tidak hadir pada pengukuhan PBNU karena ia anggap tidak sah.
Ia mengaku berkali-kali dikontak oleh orang yang mengatasnamakan PBNU dan memaksa untuk hadir di acara pengukuhan. Namun ia tetap menolak hadir karena ia berpatokan bahwa PBNU pimpinan KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil tak sah.
PWNU Kalbar juga menyatakan tidak hadir di pengukuhan PBNU meskipun pihaknya sempat diancam. “Kami ditelepon oleh oknum pengurus PBNU dan mengancam akan men-delete kami PWNU Kalbar kalau tidak hadir. Tapi tetap kita putuskan tidak hadir, kalau ada yang mengaku-aku berarti itu rekayasa mereka,” ungkap Sekretaris PWNU Kalbar, H. Suryansyah.
Sikap serupa disampaikan Rois Syuiyyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir, Ketua PWNU Banten, KH. Makmur Masyhar dan PWNU Kepri. “Kami dari PWNU Kepri, Rois Syuriyah dan Ketua PWNU sudah memutuskan untuk tidak hadir dan tidak mewakilkan,” ungkap Sekretaris PWNU Kepri, H. Syafruddin.
Juru Bicara Forum Lintas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (FL-PWNU), Andi Jamaro Dulung membenarkan informasi bahwa sebagian besar PWNU memang menolak hadir ke acara pengukuhan di Masjid Istiqlal. “Bagaimana kami mau menghadiri, karena kami tidak mengakui,” katanya sembari menyatakan pihaknya sudah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi penolakan hasil muktamar termasuk kepengurusan PBNU.
Menurut Andi, dengan gugatan tersebut maka kepengurusan PBNU saat ini masih dalam sengketa hukum, sehingga tidak ada pihak satupun yang bisa mengaku sebagai PBNU yang sah. “Kalau ada, berarti itu bentuk pelanggaran hukum,” pungkasnya.
