Ketua Komisi II, Wongso Negoro (kanan) saat memimpin hearing. Foto: SYUHUD/HB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik memprediksi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 tidak akan mencapai target yang telah disepakati.
Menyikapi hal itu, pimpinan DPRD Gresik telah mencari sejumlah solusi untuk menekan defisit pada APBD 2024.
Baca Juga: Berhasil Terapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari BKN
"Melihat capian target PAD 2024 hingga bulan Oktober ini, potensi PAD yang telah kami tetapkan potensi tak memenuhi target," kata Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir kepada HARIAN BANGSA, Senin (21/10/2024).
Disampaikan Syahrul, sesuai dengan kesepakatan pada penetapan APBD dan APBD-Perubahan Tahun 2024, bahwa PAD ditargetkan sebesar Rp1,597,280,914,605,00.
Namun, hingga bulan Oktober, realisasinya belum mencapai 70 persen. Dewan menilai target PAD tidak akan tercapai karena tahun 2024 hanya tersisa kurang dari 3 bulan.
Baca Juga: Harapan Bupati Gresik di Musrenbang CSR 2025
"Tentu jika PAD tidak sesuai target maka akan berdampak pada fiskal untuk pembiayaan program yang telah ditetapkan," tutur anggota Fraksi PKB ini.
Solusinya, kata Syahrul, antara lain pimpinan DPRD meminta organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil untuk mengoptimalkan potensi PAD yang bisa dipungut.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Labkesmas Tahap I Dinkes Gresik Rampung
"PAD yang sekiranya masih potensi dipungut hingga menjelang tutup tahun APBD 2024 harus lebih dioptimalkan pemungutannya," tandasnya.
Salusi lain, tambah Syahrul, menekan sejumlah belanja yang dianggap tidak krusial untuk menekan pembiayaan agar tidak sampai defisit, sekaligus meminimalisasi utang bank untuk menutupnya.
"Jangan sampai utang bank untuk menutup defisit. Makanya kita akan lakukan rasionalisasi sejumlah belanja yang dianggap tidak mendesak untuk menekan angka defisit," tuturnya.
Baca Juga: Bagian Hukum Pemkab Gresik Gandeng YLBH FT Gelar Klinik Konsultasi Hukum
Syahrul menambahkan, DPRD Gresik melalui Komisi I, II, III dan IV, mulai Senin-Kamis (21-24/10/2024) tengah melakukan pendalaman realisasi APBD 2024 dan pembahasan KUA PPAS APBD 2025.
Langkah tersebut untuk memastikan nominal riil potensi pendapatan dan kekuatan postur APBD yang akan dijalankan.
"Kami menginginkan postur APBD 2025 yang sehat. Minimal mendekati sehat," pungkasnya.
Baca Juga: 66 Rumah Warga Ujungpangkah Rusak, Bupati Gresik Beri Bantuan Korban Terdampak Angin Kencang
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, menyampaikan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan kekuatan APBD tahun 2024 menjelang tutup tahun.
Pria yang karib disapa Anha tersebut menilai potensi pendapatan 2024 harus kembali dihitung dan dicermati. Termasuk, belanja yang akan dijalankan jelang tutup tahun 2024.
"Belanja bantuan keuangan misalnya, belanja barang jasa, urgensitas pada belanja modal dan belanja pegawai, ini masih dicermati semua jika proyeksi pendapatan tidak tercapai, mana belanja yang akan dirasionalisasi," terangnya.
Baca Juga: Bupati Gresik Sabet Penghargaan Kepatutan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
Disebutkan Anha, hingga memasuki akhir bulan Oktober 2024, pendapatan yang masuk baru kisaran 68 persen. Sehingga masih ada kisaran 32 persen target pendapatan yang belum masuk.
"Hingga bulan Desember masih ada potensi 21,2 persen. Saat ini kami konsen pada potensi yang 10,8% untuk diidentifikasi potensi dan catatan problemnya," tutur Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Baca Juga: Lengkapi Berkas Gugatan di MK, Pendukung Kotak Kosong Minta Pilkada Gresik Diulang
Senada, Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dawam, menyampaikan pimpinan dewan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan AKD saat ini tengah mencari solusi agar defisit APBD tahun 2024 tidak terlalu besar.
Langkah yang dilakukan antara lain rasionalisasi sejumlah program yang telah ditetapkan pada APBD 2024 hingga APBD-Perubahan 2024.
"Untuk APBD 2024 kita rasionalisasikan sejumlah program sampai Desember, sehingga potensi defisit kita minimkan," katanya.
Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik
Saat ini, tambah Dawam, DPRD meminta Pemkab memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang masih berpeluang untuk digali.
"Pendapatan juga kita minta maksimalkan potensi-potensi yang ada dan belum tergali untuk menopang pembiayaan," pungkas anggota Fraksi Gerindra ini.
Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro, menambahkan komisi yang dipimpinnya mulai Senin (21/10/2024) akan menggelar hearing dengan OPD mitra untuk evaluasi target pendapatan tahun 2024 dan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas platfom anggaran sementara (PPAS) tahun 2025.
"Ini tengah kami dalami OPD-OPD pendapatan. Capaian target PAD yang telah masuk, potensi yang belum masuk, dan proyeksi untuk pendapatan tahun 2025," terangnya.
Wongso menyatakan, evaluasi terhadap OPD penghasil dalam kerja-kerja pendapatan pada tahun 2024 juga sebagai pijakan untuk pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2025.
"Mudah-mudahan pendapatan yang telah kami tetapkan tercapai," harap Wongso. (hud/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
