Muhammad Habibur Rochman. Foto: istimewa
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com – Anggota DPR RI Muhammad Habibur Rochman (Gus Habib) mengungkap indikasi politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto 2024. ASN yang dididuga terlibat pelanggaran itu adalah OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan Camat serta para kepala desa.
Gus Habib menyampaikan indikasi temuan pelanggaran itu langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (5/11/2024).
Baca Juga: Menang Telak, Gus Barra-Rizal 53,38 %, Ikfina-Gus Dollah 46,62%, Ini Data Lengkap Suara 18 Kecamatan
“Ada dua kejadian selama memasuki masa kampanye. Pertama, ada OPD turut mengantar salah satu paslon untuk mengikuti debat kandidat Pilkada Kabupaten Mojokerto,” kata Gus Habib kepada Mendagri Tito Karnavian sembari mengungkapkan bahwa kasus ini menguntungkan salah satu cabup dan cawabup Mojokerto.
Kedua, kata Gus Habib, ada video beredar, isinya kepala desa dengan setumpuk uang.
“Dalam video terucap bahwa uang itu dari salah satu kandidat yang rencananya akan dibagikan oleh kepala desa tersebut kepada masyarakat,” kata Gus Habib.
Baca Juga: Tim Pemenangan Paslon Mubarok: Gus Barra-Rizal Menang di Semua Dapil Kabupaten Mojokerto
Bahkan Gus Habib dalam RDP itu menunjukkan langsung video tersebut kepada Mendagri lewat HP-nya.
“Saya meminta kepada Kemendagri untuk menertibkan oknum-oknum tersebut dan memberikan efek jera,” tegas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang meliputi Mojokerto, Jombang, Madiun dan dan Nganjuk itu.
Gus Habib mengaku akan terus mengawal serius kasus tersebut. “Saya akan serius mengawal kasus ini dan akan berkoordinasi dengan mintra-mitra terkait di Komisi II DPR RI suapa asas keadilan bisas ditegakkan dengan seadil-adilnya,” ujar putra Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto itu.
Baca Juga: Raih 53,4 Persen di Pilbup Mojokerto 2024, Pasangan Mubarok Kalahkan Petahana
Lalu bagaimana tanggapan Kemendagri, terutama Mendagri Tito Karnavian? Mendagri akan segera menindaklanjuti.
“Nanti akan ada RDP lagi dengan Pjs-Pjs bupati dan Pjs Gubernur,” tutur Gus Habib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
