APBD Rp11 Triliun Dirasa Tak Cukup untuk Pembangunan, Pemkot Surabaya Rencana Utang Sampai Segini

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pemkot Surabaya akan melakukan kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebuah BUMN yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.

Dalam hal ini Pemkot Surabaya membutuhkan alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman keuangan

Rencananya Pemkot mengajukan pinjaman sebesar Rp5 triliun.

Wali kota Surabaya menilai, PT SMI dipilih karena dapat menyediakan pinjaman dengan nominal besar.

"Kami sedang melakukan kalkulasi bersama SMI," ucap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Selasa (7/1/2025).

Selain itu, aspek bunga pinjaman juga menjadi pertimbangan utama. Pemkot Surabaya mengusulkan agar bunga tidak melebihi 5 persen per tahun.

Eri menjelaskan bahwa tambahan pembiayaan diperlukan untuk mempercepat pembangunan di kota. Berdasarkan evaluasi,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp 11 triliun belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.

"Sebagian besar APBD, sekitar Rp 8,3 triliun, digunakan untuk sektor wajib seperti pendidikan gratis dan kesehatan, termasuk iuran BPJS. Dengan kondisi ini, anggaran untuk infrastruktur hanya tersisa sekitar Rp 1 triliun. Kalau hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan seperti penanganan banjir dan lainnya tidak akan maksimal," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk memastikan Surabaya siap menghadapi tantangan dalam 5-10 tahun ke depan.

"Kalau fokus pada satu sektor, seperti jalan, maka masalah banjir tidak akan selesai. Padahal, Surabaya menjadi muara sungai dari beberapa kabupaten dan kota lain," ucapnya.

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, bunga pinjaman di kisaran 4-6 persen dinilai tidak akan membebani Pemkot.

Sebaliknya, pembiayaan ini dapat mendukung efektivitas pembangunan dan memungkinkan APBD dialokasikan untuk program-program strategis lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan kesehatan.

"Kita harus berpikir terbuka. Memang ada yang berpendapat bahwa pinjaman itu tidak boleh, tetapi kita juga dituntut untuk menyelesaikan persoalan seperti kemiskinan dan banjir. Jadi, ini bukan soal politisasi, melainkan soal solusi," tegas Wali Kota Eri.

Ia juga membandingkan rencana ini dengan proyek pembangunan jalan tol oleh pemerintah pusat yang telah memberikan dampak positif bagi Surabaya.

Akses yang lebih cepat melalui tol, misalnya, turut meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari berbagai daerah.

"Ketika infrastruktur terbangun, manfaatnya akan dirasakan masyarakat. Semua ini kami lakukan demi kepentingan warga Surabaya," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa tenor pinjaman akan diupayakan agar tidak melebihi lima tahun.

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan dan tidak membebani pemimpin Surabaya di masa depan. (van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News