Pagar pembatas Waduk Bunder dengan konstruksi besi dan kawat berduri diduga sengaja dirobohkan. Foto: Ist
Sementara Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik, Ida Laiatus Sa'diyah, mengaku tidak tahu adanya proyek pembuatan pagar pembatas Waduk Bunder.
Menurutnya, Waduk Bunder bukan wewenang DCKPKP. "Waduk Bunder punya provinsi. Untuk apa pipa-pipa itu?" kata Ida.
Ida menambahkan, kalau pengairan seperti waduh masuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
"Coba ditanyakan di kabid yang membidangi pengairan," katanya.
Hingga berita ini, pihak BBWS belum memberikan saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com terkait kondisi pagar yang roboh.
Sekadar diketahui, BBWS Bengawan Solo telah melakukan sosialisasi rencana penertiban para pedagang yang menempati sempadan Waduk Bunder, di wilayah Kecamatan Kebomas dan Cerme, Kabupaten Gresik.
Sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Kebomas beberapa waktu lalu itu langsung mendapatkan protes para PKL yang selama ini mengais rezeki di tanggul Waduk Bunder.
Para PKL berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar PKL tetap bisa berjualan untuk menyambung hidup. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
