Kuasa hukum paslon Yani-Alif saat sidang dengan agenda jawaban atas gugatan PHP Kada Gresik di MK. FOTO: ist.
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Gresik 2024, di gedung MK, Jumat (17/1/2025).
Sidang dengan Perkara Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025, dipimpin Ketua Panel 1 MK, Suhartoyo yang juga Ketua MK.
Baca Juga: Ini Daftar 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024 di MK yang Bakal Keluar Putusan Senin Besok
Agenda sidang yakni mendengar jawaban atau eksepsi dari termohon (KPU Gresik) serta keterangan pihak terkait. Antara lain, pasangan calon nomor urut 1, Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif dan keterangan dari Bawaslu Gresik. Selain itu sidang juga mengagendakan pemeriksaan serta pengesahan alat bukti.
"Sidang hari ini kami selaku termohon menyampaikan eksepsi atau jawaban atas gugatan pemohon M Ali Murtadlo," ucap tim kuasa hukum Yani-Alif melalui Sekretaris Tim Pemenangan Imam Munawar kepada BANGSAONLINE.
Imam berkata, tim hukum Yani-Alif dalam eksepsinya menyampaikan kepada majelis hakim, bahwa M Ali Nurtadlo alias Ali Candi, GenPABUMI, selaku pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini.
Baca Juga: Sidang PHPU Pamekasan, Saksi Pemohon Beberkan Kejanggalan dalam Pilkada 2024
Ia lantas membeberkan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, lembaga yang memiliki legal standing harus terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Gresik.
Sebab, menurut Imam, GenPABUMI tidak terdaftar sebagai lembaga pemantau resmi di KPU.
"Pilkada Gresik 2024 hanya ada lima lembaga yang terakreditasi, yaitu POSNU, KIPP, NETFID, JPPR, dan KPI," tutur Imam.
Baca Juga: KPU Tetapkan Yani-Alif sebagai Cabup dan Cawabup Terpilih Pilkada Gresik 2024
Selain itu, pihaknya juga menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon mengandung kekaburan atau obscuur libel. Kekaburan ini terletak pada ketidaksesuaian objek permohonan.
Dalam dokumen permohonan disebutkan SK KPU No. 2752, namun pada bagian petitum pemohon menyebutkan SK KPU No. 2754.
"Fakta ini dinilai menunjukkan ketidakpastian hukum dalam permohonan tersebut," jelas Imam.
Baca Juga: KPU Umumkan Lukman-Fauzan Sebagai Pemenang Pilbup Bangkalan 2024
Dari segi alat bukti, pihak pemohon menyampaikan ada 25 daftar alat bukti kepada majelis hakim untuk diperiksa dan disahkan. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk memperkuat posisi pihak pemohon dalam sidang ini.
"Faktanya, pemohon hanya menyerahkan 4 alat bukti, yang menurut kami tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalilnya," katanya.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, pihak Yani-Alif meminta majelis hakim MK menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Juga memohon hakim MK agar SK KPU Gresik No. 2752 tentang penetapan hasil Pilkada Gresik 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku.
Baca Juga: KPU Siapkan 4 Saksi Ahli untuk Hadapi Sidang Pembuktian Sengketa Pilkada Pamekasan 2024
"Dalam SK tersebut, pasangan calon nomor urut 1, Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif, ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gresik," beber Imam.
Atas dalil-dalil tersebut, Imam menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim MK akan mengabulkan keterangan pihak pasangan Yani-Alif.
Imam juga menyampaikan bahwa proses hukum di MK ini menunjukkan komitmen pasangan Yani-Alif dalam menghormati jalannya mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Babak Baru Sengketa Pilbup Pamekasan, MK Bakal Gelar Sidang Pembuktian Paslon Berbakti
"Bagi kami, sidang lanjutan PHP Kada ini menjadi bagian penting dari upaya memberikan kejelasan hukum terkait hasil Pilkada Gresik. Dengan argumen dan bukti yang telah diajukan, semua pihak berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
