FKMB saat audiensi dengan Komisi IV DPRD dan Diknas Situbondo
SITUBONDO,BANGSAONLINE.com - Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Besuki (FKMB) Raya, Sutomo menyebut mark up atau penggelembungan data guru ngaji dan guru minggu 2024 mengakibatkan pemborosan anggaran hingga lebih dari 3 Miliar.
Hal itu disampaikan Sutomo saat FKBM mengadukan temuannya kepada Komisi IV DPRD Situbondo di ruang gabungan, Rabu (26/2/2025).
Baca Juga: Evaluasi Pengelolaan Sampah, Wawalkot Heli Suyanto dan Anggota DPRD Kota Batu Kunjungi TPA Tlekung
"Kami mengadakan survei lapangan dan menemukan data fiktif," Kata Sutomo .
Pihaknya melakukan survei lapangan di 3 Kecamatan di wilayah Situbondo barat. Yakni Kecamatan Jatibanteng, Besuki dan Banyuglugur. Dari 3 Kecamatan tersebut, ada beberapa temuan yang janggal.
"Penggelembungan antara 2 sampai 7 ganda , ada yang fiktif, musholla tidak ada santri tapi masuk daftar," jlentrehnya.
Baca Juga: Aktivis Antikorupsi Sebut Musrenbang Pemkab Situbondo Cacat Hukum, Bapperinda Bilang Begini
Berdasarkan surat keputusan bupati, jumlah guru ngaji dan guru minggu yaitu 4.851 orang. Masing-masing mendapatkan insentif Rp2 juta.
Dari temuan tersebut, Sutomo menyampaikan analisa yang dilakukan pihaknya. Jika 1 kecamatan ada 100 guru ngaji dan guru minggu, maka dikalikan 17 kecamatan, hasilnya data penggelembungan bisa berjumlah 1700 orang.
"Potensi pemborosannya mencapai 3,4 miliar," tegasnya.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-2, Rumah Pintar Eldira Berharap dapat Terus Cetak Siswa Berprestasi
Untuk itu, Sutomo meminta Pemkab untuk melakukan pendataan ulang sebelum pencairan intensif pada bulan Ramadan tahun ini.
"Berharap kepada Bupati Rio untuk segera membuat Juknis baru tahun 2025," terangnya.
Sementara itu, Rahmad, anggota komisi IV, menilai persoalan carut marut data guru ngaji dan guru minggu terletak pada juknis yang terlalu akomodatif.
Baca Juga: Rio-Ulfiyah Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wabup Situbondo, Sejumlah Ucapan Berdatangan
Dari Juknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 138 tahun 2004 tentang pengelolaan guru ngaji, disebutkan sasaran dan persyaratan penerima bantuan paling sedikit 5 orang.
"Saya tadi sampaikan juknis-nya yang harus dirubah," kata Rahmad
Lalu, Ketua Komisi IV, M. Faisol meminta kepada Dinas Pendidikan untuk segera melakiukan langkah-langkah penyeselesain secepatnya, karena sudah memasuki Ramadhan.
Baca Juga: Geruduk DPRD Kota, Mahasiswa Unibraw Kediri Tuntut Program MBG Dievaluasi
"Saran kami untuk lakukan verifikasi faktual dan segara kumpulan petugas di desa," tandasnya. (sbi/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
