Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, memberikan peringatan keras kepada para pejabat di era kepemimpinan putranya, yakni Muhammad Albarraa atau Gus Barra agar tidak ada jual beli jabatan, fee proyek maupun cash back proyek, dan hal negstif lainnya.
“Apabila ada pejabat serta perangkat dibawahnya yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka seketika akan diganti serta dilanjutkan dalam proses hukum.,” tegas Kiai Asep kepada awak media di Guest House UAC, Pacet, Mojokerto (27/3/2025).
BACA JUGA:
- Antre Sedekah Kiai Asep, Ratusan Orang Datang Sejak Pukul 3 Malam di Siwalankerto Surabaya
- Ketua Panitia Muktamar NU Harus Adil dan Netral, Bukan Kubu Kiai Miftah, Bukan Kubu Gus Yahya
- Kiai Asep Bertemu Dubes Mesir Bahas Pendidikan, Mesir Siap Kirim 1.000 Guru Bahasa Arab
- Imbas Perang Global terhadap Indonesia, IAIN Gorontalo Gelar Seminar Disrupsi Ekonomi
“Kalau nanti pada perjalanannya pejabat di semua OPD melakukan jual beli jabatan, KKN, cash back proyek, maupun lainnya, setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman terbukti bersalah. Maka, seketika diganti, bukan cuma diganti, tapi bisa masuk penjara,” imbuh Putra Pahlawan Nasional KH Abdul Chalim tersebut.
Pendiri sekaligus pengasuh PP Amanatul Ummah tersebut menjelaskan, pemerintahan Mubarok (Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian) baru berjalan satu bulan, namun dipastikan patologi birokrasi harus dihilangkan. Sebab, kata Kiai Asep, pemerintahan patologi adalah pemerintahan yang telah mengalami penyimpangan dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan.
Disamping itu, patologi birokrasi dapat berdampak pada pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan.
Contoh patologi birokrasi yang harus dihilangkan, diantaranya adalah Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang jabatan, fee proyek maupun cash back proyek, serta kegiatan negatif lainnya.
Menurut Kiai Asep, Bupati dan Wabup Mojokerto saat ini tidak akan melakukan jual beli jabatan. Jika tidak ada jual beli jabatan, maka masing-masing dinas akan melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan Pendapatan Asli daerah (PAD) akan meningkat hingga dua kali lipat sehingga Kabupaten Mojokerto akan maju, adil, dan Makmur.
Kiai Asep juga menegaskan komitmen pemerintahan Gus Barra sebagai Bupati Mojokerto untuk mengentaskan angka kemiskinan.
