Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, memberikan peringatan keras kepada para pejabat di era kepemimpinan putranya, yakni Muhammad Albarraa atau Gus Barra agar tidak ada jual beli jabatan, fee proyek maupun cash back proyek, dan hal negstif lainnya.
“Apabila ada pejabat serta perangkat dibawahnya yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka seketika akan diganti serta dilanjutkan dalam proses hukum.,” tegas Kiai Asep kepada awak media di Guest House UAC, Pacet, Mojokerto (27/3/2025).
“Kalau nanti pada perjalanannya pejabat di semua OPD melakukan jual beli jabatan, KKN, cash back proyek, maupun lainnya, setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman terbukti bersalah. Maka, seketika diganti, bukan cuma diganti, tapi bisa masuk penjara,” imbuh Putra Pahlawan Nasional KH Abdul Chalim tersebut.
Pendiri sekaligus pengasuh PP Amanatul Ummah tersebut menjelaskan, pemerintahan Mubarok (Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian) baru berjalan satu bulan, namun dipastikan patologi birokrasi harus dihilangkan. Sebab, kata Kiai Asep, pemerintahan patologi adalah pemerintahan yang telah mengalami penyimpangan dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan.
Disamping itu, patologi birokrasi dapat berdampak pada pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan.
Contoh patologi birokrasi yang harus dihilangkan, diantaranya adalah Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang jabatan, fee proyek maupun cash back proyek, serta kegiatan negatif lainnya.
Menurut Kiai Asep, Bupati dan Wabup Mojokerto saat ini tidak akan melakukan jual beli jabatan. Jika tidak ada jual beli jabatan, maka masing-masing dinas akan melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan Pendapatan Asli daerah (PAD) akan meningkat hingga dua kali lipat sehingga Kabupaten Mojokerto akan maju, adil, dan Makmur.
Kiai Asep juga menegaskan komitmen pemerintahan Gus Barra sebagai Bupati Mojokerto untuk mengentaskan angka kemiskinan.
“Caranya kita nanti mengefektifkan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Mojokerto, tentu oleh personel-personel yang punya kesiapan untuk menghilangkan kemiskinan. Baznas itu yang paling tepat sasaran apabila digunakan untuk menghilangkan kemiskinan. Karena 8 golongan penerima zakat itu yang paling utama adalah para fakir dan miskin. Sehingga tidak boleh ada orang meninggal di Mojokerto karena tidak bisa makan. Tidak boleh ada itu,” paparnya.
Di bidang kesehatan, lanjut Kiai Asep, Pemkab Mojokerto akan mengaktifkan lagi 99 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat tidak aktif di pemerintahan sebelumnya.
“Oleh karena itu, yang pertama kali ditangani sekarang ini BPJS Kesehatan, kurang lebih 99 ribu itu yang kemarin di non aktifkan pemerintahan yang lama, sekarang dihidupkan semua oleh pemerintahan yang baru. Sehingga mereka bisa berobat dengan hanya menunjukkan KTP saja,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Kiai Asep, pemerintahan Gus Barra akan menaikkan gaji guru TPQ. Dari yang semula Rp500 ribu menjadi Rp1.200.000.
“Peningkatannya 100 persen lebih. Kita akan mengupayakan hilangnya angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto,” katanya.
Ikhtiar menghilangkan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto nantinya juga melalui program bedah rumah tidak layak huni.
“Insya Allah, kita dalam 2 tahun ini akan menghilangkan rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto, baik dibedah atau direnovasi. Tapi jika di tahun pertama masih belum sempurna, mohon dipahami, kita akan upayakan semaksimal mungkin. Karena kita berurusan dengan APBD. Saya juga sangat prihatin mengenai pendidikan di SMA maupun SMK, para orang tua siswa masih harus membayar di lembaga pendidikan itu, tidak benar itu, karena SMA dan SMK sudah meneriman anggaran BOS dan BOSDA, harusnya gratis," pungkas Kiai Asep. (ris/msn)
Teks foto: Kiai Asep saat menggelar konferensi pers.
