Budiono (berkaca mata) anggota MPR RI saat memberikan paparan di salah satu rumah makan di Nganjuk. foto: soewandito/BANGSAONLINE
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Praktik penyimpangan rekrutmen PNS di Kabupaten Nganjuk mendapat sorotan tajam dari anggota MPR RI, Drs H.A. Budiono M.Ed saat acara diskusi daerah dengan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Nganjuk kemarin.
Menurut Budiono, hal itu terjadi karena banyaknya praktik percaloan yang dilakukan oknum yang mengaku bisa menjadikan PNS, juga penyimpangan pejabat daerah hingga pejabat pusat.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
"Dampaknya, negara dirugikan hingga miliaran rupiah karena memberikan gaji kepada PNS di bawah kualitas standar, juga memberikan tunjangan pensiun hingga yang bersangkutan meninggal," tegas Budiono.
Lebih jauh dia menjelaskan, rekayasa dan penyimpangan itu di antaranya pemalsuan ijazah maupun praktik percaloan yang hingga saat ini masih marak di kabupaten Nganjuk.
Sementara, kerugian yang dialami masyarakat adalah tidak mendapatkan pelayanan yang standar karena PNS hasil rekrutmen yang manipulatif cenderung memiliki kemampuan rendah.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Bahas Ketahanan Pangan di Peringatan HKG PKK ke-52
Bahkan, Budiono yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Nganjuk tersebut pernah menemukan, ada PNS berijazah palsu namun memiliki nilai tes CPNS tertinggi.
Budiono menegaskan, kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena itu perlu adanya peran masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan.
“Saat ini masyarakat Nganjuk mungkin belum merasakan, dampak dari rekrutmen CPNS yang menyimpang. Karena rata-rata hasil rekrutmen yang salah menghasilkan PNS yang memiliki kemampuan rendah,” terang Budiono.
Baca Juga: Museum Anjuk Ladang Gelar Pameran Bertema Jejak Rempah Nusantara
Hal senada juga diungkapakan Gundi Sintara SH, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Disebutkan, saat ini jika ingin berurusan dengan birokrasi di Kabupaten Nganjuk semua ada tarifnya. Yang lebih parah lagi, tambah dia, kondisi carut marut birokrasi di Kabupaten Nganjuk ini telah menjadi budaya dan terjadi di semua sektor birokrasi, akibatnya memunculkan pelaku-pelaku korupsi di semua satuan kerja.
Untuk itu, Gundi berharap kedatangan anggota MPR RI yang berasal dari Nganjuk ini mampu memberikan perubahan yang baik untuk masyarakat Nganjuk, sehingga ke depannya Nganjuk akan lebih baik.
Mantan anggota DPRD Nganjuk periode 2009-2014 ini juga membeberkan dirinya melihat dengan mata kepala sendiri kalau bendahara di satuan kerja memiliki stempel ganda. Hal ini bertujuan untuk memberikan laporan fiktif sehingga akan memunculkan manipulasi anggaran.
Baca Juga: Nganjuk Jadi Tuan Rumah Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 di Jawa Timur
“Saya tahu sendiri, jika bendahara di semua satuan kerja di Kabupaten Nganjuk punya stempel yang banyak untuk memanipulasi anggaran,” tandasnya. (dit/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
