Arman Hakim Nasution (kiri), berdiskusi dengan mahasiswa Magister Prodi Inovasi Layanan dan Kebijakan Publik ITS, Doddi Trisna Nugraha, soal tarif resiprokral AS. (Ist)
BANGSAONLINE.com - Kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Reciprocal Tariff yang diumumkan Presiden AS, Donald Trump, pada 3 April lalu menimbulkan kekhawatiran bagi perekonomian global.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Arman Hakim Nasution, memberikan pendapatnya terhadap fenomena tersebut dari sudut pandang akademik.
BACA JUGA:
- Unik, Doktor ITS Rancang Sistem Deteksi Depresi Berdasarkan Riwayat Medsos
- Dosen ITS Gagas Penyembuhan Kanker Anak Melalui Pendekatan Multisensory Healing Model
- Barunastra ITS Luncurkan Kapal Otonom Terbaru, Siap Ikuti Lomba IRC di Florida
- Kolaborasi ITS dan ASU Selenggarakan Kompetisi Inovasi Semikonduktor
Berdasarkan kebijakan tersebut, AS akan memberlakukan tarif impor berdasarkan defisit neraca perdagangan bilateralnya dengan negara-negara mitra dagang. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenai tarif sebesar 32 persen. Arman menjelaskan bahwa kebijakan tersebut murni berorientasi pada perlindungan ekonomi domestik AS, tanpa mempertimbangkan aliansi geopolitik seperti Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS) ataupun hubungan bilateral negara lainnya.
Bahkan sejumlah negara sekutu AS seperti Vietnam dan Kamboja turut terkena tarif tinggi. Hal ini, menurut Arman, mencerminkan kepanikan ekonomi AS dalam memulihkan dominasinya di sektor industri.
“Ini menunjukkan bahwa AS tidak lagi memprioritaskan hubungan strategis, tapi semata-mata hanya fokus pada kepentingan industrinya sendiri,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).
Arman membeberkan, kebijakan tersebut berpotensi besar mengganggu stabilitas ekspor Indonesia, khususnya sektor nonmigas yang selama ini bergantung pada pasar Amerika.
Dampaknya bisa menurunkan daya saing sekaligus membuka peluang relokasi ekspor dari negara lain ke Indonesia.
“Kita harus waspada agar Indonesia tidak menjadi pasar limpahan barang negara lain yang tidak dapat masuk ke AS,” tuturnya memperingatkan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni (IKA) ITS itu menyampaikan perlunya ada strategi nasional yang komprehensif dan terstruktur. Ia menyebut enam langkah utama sebagai solusi, yaitu strategi resiprokal cerdas, penguatan produksi dalam negeri, transformasi sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan, sinkronisasi kebijakan antarsektor, diplomasi ekonomi, dan konsolidasi pelaku bisnis nasional.
Strategi tersebut disusun melalui sinergi antara Pusat Studi PIKP ITS, dan Program Studi Magister, serta Doktor Ilmu Lingkungan, dan Kebijakan Publik (ILKP) ITS yang bernaung di bawah Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi (SIMT) ITS.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




