Gubernur Khofifah saat berbincang dengan Menteri Kesehatan.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah melakukan audiensi bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada Minggu (13/4/2025).
Dalam agenda tersebut, mereka membahas rencana menjadikan RSUD Dr Soetomo di Surabaya dan RSUD Dr Saiful Anwar di Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau Hospital Based bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Bedah Saraf, dan Prodi Radiologi.
BACA JUGA:
- Jadi Guest Lecture Dies Natalis ke-39 UHT, Khofifah: SDM Maritim Unggul untuk Gerbang Baru Nusantara
- Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
- Pimpin Upacara Hardiknas 2026, Gubernur Khofifah Apresiasi Paskibra Bersatu Lintas Jenjang
- BSPS di Jatim Melonjak Jadi 33 Ribu Unit, Menteri PKP Dorong Dampak Ekonomi Luas
Atas rencana itu, Gubernur Khofifah mengaku optimis bahwa program RSPPU ini akan menjadi momen pembenahan ekosistem, bukan hanya pendidikan kedokteran, tetapi juga pembenahan tata kelola rumah sakit di Jawa Timur.
"InsyaAllah, ini akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola rumah sakit bukan hanya pendidikan kedokteran kita. Ini jadi momen bagi kita untuk berbenah," ujarnya.
Bukan tanpa alasan, Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis sendiri masuk pada pendidikan klinis - profesi. Sehingga, akan lebih tepat jika masuk dalam regulasi Kementerian Kesehatan.
Mengutip arahan Menkes, Khofifah mengatakan bahwa proses pendidikan kedokteran khususnya yang spesialis di luar negeri lazim dilakukan secara hospital based. Sementara saat ini proses pendidikan di Indonesia dilakukan secara akademik atau dalam bentuk university based.
“Hospital based residential program seyogyanya dapat menjadi suplementer dan bukan kompetitor University based residential program. Ini karena output lulusan dari RSPPU yang dimasukkan dalam program LPDP, adalah fokus pada rekruitmen dan distribusi dokter-dokter spesialis tersebut di daerah terpencil dan tertinggal. Yang tujuannya adalah mengisi kesenjangan jumlah serta distribusi dokter spesialis di daerah,” paparnya.
Ia menekankan, keseriusan Pemprov Jatim dalam program RSPPU ini juga berseiring dengan visi besar dari Presiden RI Prabowo Subianto. Utamanya terkait kebutuhan terhadap pemerataan layanan kesehatan baik dokter umum dan spesialis, yang hingga saat ini terkesan mahal dan lama prosesnya.
Oleh sebab itu, Khofifah menyebut, diperlukan keseriusan dan pemikiran mendalam dalam menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo. Hal ini tidak lain sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia.
