Kadindik Jatim, Aries Agung Paewai. Foto: Devi Fitri Afriyanti/BANGSAONLINE
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program bantuan kesejahteraan untuk guru honorer di seluruh Indonesia.
Program ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan dan bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru honorer yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1.
Program ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai.
Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat terhadap nasib guru honorer.
"Kami sangat apresiasi karena kebutuhan terhadap guru honorer ini, terutama dari sisi ekonomi, sangat penting. Apa yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi, sangat membantu. Khususnya program dari Presiden Prabowo yang langsung disampaikan ke gubernur, tentu kita sambut baik," ujar Aries, di Grahadi, Jumat (2/5/2025).
Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya tambahan pendapatan dari pemerintah pusat, diharapkan para guru honorer akan semakin bergairah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar.
"Kami berharap dengan peningkatan kesejahteraan ini, mereka bisa memberikan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik. Saat ini jumlah guru honorer di Jawa Timur masih sekitar 30 ribuan, jadi ini masih cukup banyak. Kita berharap yang belum masuk ke dalam skema PPPK bisa segera ditetapkan, karena memang sedang dalam proses," jelasnya.
Menurut Aries, perhatian terhadap guru honorer sudah lama menjadi fokus Pemprov Jatim. Gubernur Jawa Timur, kata dia, juga telah memberikan perhatian yang sama seperti pemerintah pusat.
Terkait penyaluran bantuan, Aries menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu teknis lebih lanjut, namun kemungkinan besar akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru, seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Pendidikan.
"Teknisnya belum ada secara rinci, tapi kalau tidak salah Pak Menteri sudah menyampaikan akan langsung ke guru-guru tersebut karena mereka punya rekening masing-masing. Di Pemprov Jatim pun sudah dilakukan dengan cara yang sama," tutup Aries.
Program ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pendidikan yang lebih luas, termasuk renovasi 10.440 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun dan digitalisasi kelas di 15.000 sekolah di seluruh Indonesia.(dev/van)
