Menurut Ronald, Kondisi ini menciptakan stagnasi di daerah penghasil bauksit seperti Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah.
"Aktivitas ekonomi menurun drastis, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara kewajiban para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) kepada negara seperti iuran tetap, reklamasi, PBB, dan pasca tambang hingga CSR atau PPM tetap harus dijalankan," ungkapnya.
"Hal ini menimbulkan tekanan finansial yang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor tambang," imbuhnya.
Perlunya kesepahaman dan penegakan aturan
Ronald menegaskan, pengolahan & pemurnian (Smelter) tidak akan bisa berjalan tanpa bahan baku yang stabil. Penambang adalah mitra utama dalam mata rantai industri alumina secara nasional.
Namun, jika pengusaha hulu terus merugi, maka pasokan bauksit terancam terputus.
"Ini dapat berdampak pada kekurangan bahan baku nasional dan membuka kemungkinan impor di masa depan – sebuah ironi, mengingat Indonesia memiliki cadangan bauksit yang sangat besar," cetusnya.
ABI menilai bahwa menghidupkan kembali beroperasi tambang tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan waktu, permodalan, dan kepastian harga agar produksi dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, HPM harus dijadikan dasar dalam transaksi penjualan bauksit, dan pemerintah harus hadir sebagai wasit yang tegas dan adil.
"Wacana-wacana baru terkait kebijakan ekspor atau kelonggaran lainnya sebaiknya tidak dijadikan pilihan," ujarnya.
Ronald menyebut, roadmap hilirisasi harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya untuk kepentingan segelintir perusahaan besar, tetapi untuk menjamin keberlangsungan puluhan pelaku usaha nasional yang juga punya hak untuk bertahan dan berkembang.
"Sekali layer terkembang surut kita berpantang," ucapnya.
ABI menekankan bahwa harga jual yang adil adalah kunci keberlanjutan industri ini. Jika pengolahan & pemurnian (smelter) diharapkan tumbuh dan berkembang, maka tambang harus diberi ruang untuk bernafas melalui skema harga yang layak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
