
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Program MBG atau makan bergizi gratis di Kota Pudak masih belum dapat dinikmati oleh seluruh siswa hingga Mei 2025. Kondisi ini menuai reaksi dari DPC PDIP Gresik yang mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera menuntaskan program tersebut.
Sekretaris DPC PDIP Gresik, Noto Utomo, meminta Pemkab Gresik untuk segera memastikan program yang digagas oleh Presiden Prabowo agar dapat dinikmati oleh seluruh siswa.
"Saya minta pemerintah serius menangani program MBG ini. OPD satu dan lainnya yang saling terkait dengan pelaksanaan program bagus dari Pak Presiden ini harus saling bekerja sama, jangan saling lempar tanggung jawab," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (19/5/2025).
Keluhan Orang Tua Siswa
Noto mengaku sering mendapat telepon dari para orang tua siswa yang mempertanyakan kejelasan program MBG di Gresik. Pasalnya, siswa di beberapa kecamatan telah menerima manfaat MBG, sementara kecamatan lain belum berjalan.
"Banyak yang tanya seperti dari Bungah, dan warga di kawasan Gresik utara, termasuk dari Pulau Bawean. Mereka mempertanyakan keseriusan Pemkab Gresik menjalankan program ini (MBG)," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik itu.
Menurut dia, salah satu kecamatan yang belum menerima manfaat MBG adalah Kecamatan Bungah.
"Anak saya yang paling kecil masih sekolah di salah satu SD di Kecamatan Bungah. Hingga sekarang juga belum dapat MBG," cetusnya.
Ia pun meminta Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, dan wakilnya, Asluchul Alif, untuk segera menuntaskan distribusi program MBG agar dapat menjangkau seluruh sekolah.
"Ayo ayo nah cepet dituntaskan," ucapnya.
Sinkronisasi OPD Dinilai Kurang
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Gresik yang membidangi pendidikan, Noto kerap mempertanyakan progres MBG sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, ia menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kurang sinkron dalam menjalankan program itu.
"Onok opo iki (ada apa ini)? Yang saya tahu program ini tugas dan fungsinya berada di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Saya minta OPD ini saling bekerja menuntaskan program ini. Kasihan murid-murid banyak menunggu," paparnya.
Noto menambahkan, dari informasi yang didapatkan, sejumlah kecamatan hingga saat ini sekolah-sekolah belum tersentuh MBG, karena pemerintah kesulitan penyediaan dapur tempat masak untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Dari informasi yang diperoleh, sejumlah kecamatan belum tersentuh MBG karena pemerintah masih mengalami kendala penyediaan dapur tempat masak untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Sebagai solusi, pemerintah berencana menggandeng kantin sekolah sebagai penyedia MBG.
"Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah akan menggandeng kantin sekolah untuk penyediaan MBG," pungkasnya. (hud/mar)