Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf. Foto: Antara.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan nilai transaksi bantuan sosial (Bansos) yang digunakan untuk judi online (judol) mencapai Rp957 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan PPATK, terus menganalisis dan memadankan data seluruh rekening penerima bansos,
Menurut Gus Ipul sapaan Mensos Saifullah Yusuf, pada pertengahan 2025 ini sudah dilakukan analisis pada 28,4 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judol pada tahun 2024. Dan ditemukan, sebanyak 571.410 NIK yang sama.
"Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar," ujar Mensos Saifullah Yusuf yang biasa disapa Gus Ipul di Jakarta, Kamis.
Ia juga menjelaskan, dari subsidi sosial dan bansos tahun 2025, yang nilainya lebih dari Rp500 triliun, ditemukan sebagian ditengarai tidak tepat sasaran, bahkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran.
"Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 43 persen tidak tepat sasaran, bantuan LPG 60 persen tidak tepat sasaran, BBM 82 persen, bahkan listrik lebih dari 50 persen," ucap Mensos.
Ia menegaskan, pemerintah terus memperbaiki data penerima bansos melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kemensos atas arahan Presiden terus berkonsolidasi, baik di dalam maupun di luar, apalagi ada penerima bansos yang sampai 10-15 tahun. Maka dari itu kita terus melakukan ground check," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah agar menggunakan DTSEN untuk mencegah penggunaan bansos untuk judi online.
Hal itu, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang bertujuan agar bansos lebih tepat sasaran.
"Para gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah daerah lainnya, jika akan memberikan bansos dan lain-lainnya, jangan menggunakan data lain selain DTSEN, karena ini sudah sesuai dengan Inpres. Kalau nanti bansos-bansos itu (penyalurannya) tidak sesuai, bisa ada masalah. Maka itu harus kita laksanakan, karena ini sudah sesuai Inpres," ujar Mensos.
Namun demikian, DTSEN belum sepenuhnya sempurna, ia juga menjelaskan, bahwa data yang ada didalamnya akan terus diperbarui setiap hari, sehingga dapat digunakan sebagai acuan penyaluran bansos yang lebih jelas dan tepat sasaran. (rif)
