DPRD Kabupaten Pasuruan Tetapkan 3 Perda Non-APBD 2025 dalam Rapat Paripurna

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan menetapkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD tahun anggaran 2025.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, bersama ketiga wakilnya yang juga dihadiri Rusdi Sutejo selaku kepala daerah setempat.

BACA JUGA:

Sosialisasi Pendidikan Moral Islamiyah, Anggota DPRD Jatim Aida: Pondasi Generasi Muda Berdaya Saing
Jalan Rusak di Kabupaten Pasuruan Jadi Sorotan Dewan, Wewenang dan Anggaran Dikupas
Aliansi Poros Tengah Wadul ke DPRD Kabupaten Pasuruan, Tanah Diduga Diserobot Akses Tambang
Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Pastikan Aspirasi Warga Jadi Dasar Regulasi

"Paripurna sekarang ini membahas 3 Raperda," kata Samsul Hidayat usai memimpin sidang, Selasa (15/7/2025).

Ia menjelaskan, Raperda pertama yaitu tentang Bina Mandiri BPR, singkatan dari Bank Perekonomian Rakyat. Sebelumnya disebut Bank Perkreditan Rakyat, namun kini mengalami perubahan istilah, meskipun singkatannya tetap sama.

Lalu yang kedua membahas tentang TJSL, yakni Tanggung Jawab Sosial Lingkungan sekitar perusahaan atau lebih dikenal sebagai CSR. Perda ini bertujuan untuk mengkoordinasikan hasil CSR perusahaan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Terakhir mengenai SOPK atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Regulasi ini dibuat sebagai bentuk perampingan struktur organisasi, di mana beberapa tugas dari organisasi perangkat daerah akan digabungkan untuk efisiensi dan arah kerja yang lebih jelas.

"Semoga dengan ditetapkannya tiga perda itu akan membawa kemajuan untuk Kab. Pasuruan," ucap Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.