Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa data penerimaan secara keseluruhan belum dapat direkap secara lengkap karena adanya segmentasi baru dalam kebijakan pemutihan ini.
“Karena pembebasan ini ada segmentasi baru, jadi untuk keseluruhannya belum bisa kita rekap,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi, turut mengapresiasi kebijakan pemutihan pajak ini.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya mendorong kepatuhan pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.
“Program pemutihan ini sangat positif karena memberikan kemudahan kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan PAD,” ujarnya.
Program pemutihan pajak ini menjadi salah satu strategi andalan Pemprov Jatim dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat pendanaan pembangunan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. (dev/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
