"Petani tebu memerlukan continuity dan guaranty dari pemerintah bahwa tebunya sudah pasti dibeli dengan harga komersial. Pemerataan dan keadilan dari fasilitas ini juga sangat penting harapannya agar bisa dirasakan lebih banyak petani," jelasnya.
"Bagi daerah-daerah yang areanya kebun tebunya luas jangan dipecah-pecah karena juga bersebelahan langsung dengan kebun tebu milik masyarakat sehingga akan nampak keadilan perlakuan," imbuhnya.
Tidak hanya pembagian area bagi petani, Gubernur Khofifah juga berpesan agar penerapan Program Bongkar Ratoon ini bisa mempertimbangkan luasan proporsinya di masing-masing Kab/Kota. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kedekatan pabrik gula setempat.
"Semoga berbagai upaya bersama ini, bisa membantu percepatan swasembada gula di tahun 2026," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemprov Jatim dalam mendukung Program Bongkar Ratoon yang digagas pemerintah pusat.
Ia mengatakan, sebanyak hampir 70 ribu ha lahan tebu di Jawa Timur memerlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak guna mensukseskan percepatan swasembada gula pada tahun 2026.
"Ekosistem yang luar biasa dari Ibu Gubernur, semoga nanti akan mendorong percepatan dalam waktu yang sangat singkat yaitu lima bulan untuk 100.000 ha," ungkapnya. (dev/van)
