Merdeka dari Oligarki, Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI

Sementra pada era Jokowi kemiskinan turun 0,3 persen/tahun. Jokoei menjadi presiden selama 10 tapi hanya bisa menurunkan kemiskinan 3 persen.

Hal yang paling krusial adalah jurang kemiskinan. Data-data menunjukkan hampir 80% PDB hanya berputar di kalangan 1% dari penduduk Indonesia. Kesenjangan ini disebabkan adanya kekuatan oligarki yang berhasil berkolaborasi dengan kekuatan politik. Pada zaman Pak Harto misalnya telah muncul kekuatan kelompok kecil yang menguasai ekonomi begitu besar yang dikenal dengan konglomerat.

Fenomena konglomerasi pada zaman Pak Harto mendapat kritikan dan yang paling gencar mengkritik fenomena konglomerasi pada zaman itu adalah ketua umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid. Kritikan keras mendapat respons dari Pak Harto yang kemudian diwujudkan dalam konsep anak angkat. Artinya para konglomerat diwajibkan untuk memberi ruang kepada kelompok-kelompok kecil menengah, kolaborasi bersinergi, untuk mendekatkan jurang (kaya -miskin) yang cukup lebar di saat itu.

Belakangan ini muncul istilah oligarki yang tidak jauh berbeda dengan konglomerasi. Yaitu penguasaan sumber-sumber kekyaan Bangsa Indonesia ini hanya berada pada segelintir orang, dan yang paling mendominasi adalah penguasaan potensi sumber daya alam.

Menurut data-data menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam kita menempati rangking atas (10 besar), di sektor batubara, emas, nikel gas dan sebagainya. Hal ini terkonfirmasi ada warga negara asing yang naturalisasi menjadi warga Indonesia memiliki kekayaan 300 triliun lebih dari hasil mengeruk tambang.

Potensi tambang, jika dikelola dengan baik - sebagaimana amanah konstitusi dan semangat keadilan sosial - seperti penuturan Pak Makhfud Md yang merujuk hitungan mantan ketua KPK (Abraham Samad), bahwa sektor tambang bisa menyumbang 7000 triliun. Sementara APBN kita yang jumlahnya 3000 triliun justru 85% dari hasil pajak rakyat.

Akal sehat dan kesadaran bernegara dan berbangsa sebagai bangsa yang Merdeka tentu bertanya, ke mana hasil potensi tambang yang begitu besar ? Jawabnya ada dalam genggaman oligarki. Mengapa oligarki begitu kuat ? Karena kolaborasi dengan politisi dan pengambil kebijakan di negeri ini.

Dari sini, maka kita belum bisa merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, bahwa sumber daya alam dikelola oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Di tahun 80 Merdeka ini saatnya kita menyuarakan sekeras-kerasnya, dan berusaha sekuat-kuatnya agar bangsa ini benar-benar merdeka dari oligarki.

Berat memang, tapi tetap harus diperjuangkan, bukankah demikian ?