Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Elia Joko Sambodo.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Menanggapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk untuk Kabupaten Mojokerto, dewan mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan aset, serta melakukan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Elia Joko Sambodo, menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah setempat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Pemangkasan TKD di seluruh Indonesia adalah bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kami mendorong Pemkab Mojokerto untuk segera gerak cepat dalam kebijakan,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam forum tersebut, DPRD meminta penjelasan terkait program kerja dan strategi peningkatan PAD.
“Kami meminta penjelasan kepada Disbudporapar terkait sistem etiketing wisata ke depan, agar bisa meminimalisir kebocoran di loket-loket wisata yang dikelola bersama antara pemda dan Perhutani,” kata Joko.
Selain itu, evaluasi terhadap pajak reklame dan progres pendapatan daerah hingga bulan berjalan turut dibahas bersama Bapenda. DPRD Kabupaten Mojokerto juga mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kami mewanti-wanti agar uang rakyat digunakan seefisien mungkin. Jangan sampai masyarakat Mojokerto menjadi korban dari ketidakefisienan. Karena itu, kami mendorong agar dinas pariwisata bisa lebih aktif berperan,” urai Joko. (ris/mar)
