Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, saat memberi keterangan ke awak media.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa tidak ditemukan kasus baru sengketa tanah selama tahun pertama masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia menyampaikan, seluruh produk pertanahan yang diterbitkan dalam periode tersebut tidak mengalami gugatan hukum.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujarnya pada Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, sengketa pertanahan yang saat ini ditangani merupakan kasus lama yang telah muncul sejak 5-15 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berfokus pada penyelesaian kasus residu tersebut agar tidak berlarut-larut.
“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang, red) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” kata Nusron.
Ditekankan pula pentingnya pencegahan dalam penanganan sengketa tanah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun sistem pertanahan, dan tata ruang yang akurat dan akuntabel untuk menutup celah bagi praktik mafia tanah.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” paparnya.
Sepanjang tahun ini, Kementerian ATR/BPN mencatat keberhasilan dalam pencegahan tindak pidana pertanahan dengan nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 13 ribu hektare bidang tanah berhasil diamankan.
Kehadiran Menteri ATR/BPN di Istana Negara kali ini dalam rangka mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan wakilnya. Turut hadir Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga lainnya dalam Kabinet Merah Putih. (afa/mar)
