Hadiri Pembinaan Tugas Wilayah, Kantah Kota Pasuruan Fokus Digitalisasi dan Sertifikasi Wakaf

Hadiri Pembinaan Tugas Wilayah, Kantah Kota Pasuruan Fokus Digitalisasi dan Sertifikasi Wakaf Kegiatan yang diikuti jajaran Kantah Kota Pasuruan di Surabaya.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pasuruan menghadiri giat bertajuk 'Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Jawa Timur Tahun 2025' yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN di Surabaya.

Tujuan utama pembinaan ini adalah memperkuat koordinasi, mengevaluasi capaian kinerja, dan memastikan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang berjalan optimal menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Dalam arahannya, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, menekankan pentingnya menjaga integritas, akurasi data, dan peningkatan kualitas layanan publik.

“Sebagian besar kinerja Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan program strategis seperti PTSL, reforma agraria, dan sertifikasi tempat ibadah berjalan sesuai target dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim melaporkan bahwa realisasi program strategis nasional telah mencapai 100 persen, meski beberapa daerah mendapat tambahan target. Empat kabupaten di Jatim menerima tambahan anggaran dari Bank Dunia senilai Rp80 miliar untuk mendukung sertifikasi lahan.

Jawa Timur juga mencatat progres signifikan dalam program sertifikasi tanah wakaf dan tempat ibadah, yakni 63 persen dari target 80.000 bidang. Penyerahan 50.000 sertifikat secara serentak ditargetkan berlangsung pada Desember 2025.

Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan juga menyoroti pentingnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan efisien.

“Tata kelola PNBP harus menjadi sumber kesejahteraan yang sah serta dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Sesi evaluasi turut membahas catatan teknis seperti anomali bidang tanah, digitalisasi peta, dan percepatan layanan elektronik. Transformasi digital pertanahan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan publik melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur untuk memperkuat budaya kerja berintegritas.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat pusat Kementerian ATR/BPN dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Turut hadir Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Reska Oktaberian, Lutfi Zakaria dari Inspektorat Wilayah III, serta perwakilan dari sejumlah direktorat teknis. (rom)