Ning Lia saat kunjungan kerja di SDN 13 Gresik
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama menyoroti ketimpangan dukungan anggaran pendidikan inklusi saat mengunjungi SDN 13 Gresik.
Ia menegaskan negara wajib memastikan seluruh anak berkebutuhan khusus (ABK) memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia menyampaikan bahwa inklusivitas pendidikan merupakan tujuan bersama, sementara pemenuhan hak ABK adalah tanggung jawab negara.
Ia menilai masalah utama pendidikan inklusi di Indonesia terletak pada perbedaan skema pendanaan BOS antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi.
Padahal sekolah inklusi menjalankan layanan reguler sekaligus layanan khusus.
Kondisi itu terlihat di SDN 13 Gresik yang berada di wilayah berpenduduk sekitar 4.000 jiwa dengan banyak ABK yang membutuhkan layanan inklusi.
Namun, sekolah hanya mampu menerima lima murid baru ABK setiap tahun.
“Kenapa hanya lima? Karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi problem sosial yang nyata,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Keterbatasan daya tampung itu membuat banyak orang tua kesulitan mencari sekolah alternatif karena rujukan inklusi di Gresik masih minim.
Selain itu, penempatan sekolah inklusi masih berbasis wilayah tertentu, bukan berbasis kecamatan.
Akibatnya, sejumlah orang tua harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantar anak mereka ke sekolah rujukan.
“Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu. Atau jika seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi,” urainya.
Dirinya menegaskan, hambatan tersebut tidak boleh menghalangi anak-anak mendapatkan pendidikan yang semestinya.
“Saya berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, memberikan perhatian khusus bagi penguatan sekolah inklusi,” jelasnya.
Ia mendorong penambahan anggaran BOS untuk sekolah inklusi, pemberian alokasi khusus bagi sekolah yang menjalankan dua model pendidikan, serta pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan agar pemerataan akses dapat tercapai.
“Sekolah inklusi harus tumbuh secara baik. Mereka telah memberikan pelayanan yang luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” pungkasnya. (mdr/van)
