Ketua LSM GP3H, Anjar Supriyanto.
Selain Warkop Meiko, tempat karaoke di Kelangkung juga ditutup dengan alasan moralitas. Anjar melihat pola yang sama, yakni tidak ada penjelasan rinci mengenai dasar hukum, transparansi proses, maupun mekanisme administratif yang jelas.
“Konsistensi kebijakan itu penting. Jika penertiban dilakukan dengan alasan moral, maka seluruh ruang yang berpotensi menimbulkan pelanggaran moral harus ditertibkan secara adil, bukan selektif,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembenahan moral harus dimulai dari struktur pemerintahan.
“Menutup warkop tidak akan memperbaiki moral jika pemerintah desa sendiri tidak bersih dari praktik yang merusak kepercayaan publik,” katanya.
Ia menyebut penutupan warkop sebagai tindakan 'simbolik dan dangkal', karena lebih mudah menutup bangunan kecil ketimbang membenahi tata kelola pemerintahan. Ia menilai, literasi digital justru menjadi pekerjaan rumah terbesar yang selama ini tidak tersentuh.
“Anak-anak bisa mengakses konten kekerasan, perjudian, dan pornografi dalam hitungan detik. Ini yang merusak moral. Penutupan warkop sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan besar itu,” ujarnya.
Hingga kini, aparat desa yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan setoran bulanan belum memberikan penjelasan. Pemerintah setempat juga belum merinci dasar hukum maupun kajian sosial-ekonomi sebelum keputusan penutupan diambil.
Kasus Warkop Meiko dan karaoke Kelangkung kini menjadi cermin benturan antara moralitas, ekonomi, dan kekuasaan di tingkat desa.
“Pertanyaannya tetap sama apakah benar warkop merusak moral, atau moral rusak karena kita tidak berani melihat persoalan yang sesungguhnya,” kata Anjar. (maf/par/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
