BPS: Kemiskinan di Pamekasan Turun, Tapi Keparahannya Meningkat

PAMEKASAN,BANGSAONLINE.com -BPS Pamekasan merilis data kemiskinan Maret 2025 yang menunjukkan angka kemiskinan menurun, tetapi tingkat kedalaman dan keparahannya justru meningkat.

Kepala BPS Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas, menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin kini berada di angka 12,77 persen, turun dari 13,41 persen pada Maret 2024.

Penurunan itu juga terlihat secara absolut, di mana jumlah penduduk miskin turun dari 123,46 ribu jiwa menjadi 118,52 ribu jiwa.

“Penurunan ini menandakan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Namun Parsad mengingatkan bahwa Pamekasan masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan kemiskinan.

Garis Kemiskinan tercatat naik menjadi Rp 482.278 per kapita per bulan atau meningkat 3,16 persen dari tahun sebelumnya.

“Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan minimum masyarakat juga meningkat. Ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan sosial ekonomi,” katanya, Jumat (12/12/2025).

Dua indikator lain yang turut menguatkan kekhawatiran adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang naik dari 1,05 menjadi 1,45 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang meningkat dari 0,14 menjadi 0,24.

Menurut BPS, kenaikan ini menandakan penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan di antara mereka makin melebar.

“Artinya, diperlukan upaya yang lebih besar dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan. Pendekatan kebijakan harus lebih menyentuh karakteristik kerentanan yang beragam,” tegas Parsad.

Selain itu, pemerintah daerah telah menerima pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) per 27 November 2025.

Total penduduk yang tercatat mencapai 921.956 jiwa, dan 535.851 jiwa di antaranya masuk kelompok desil 1–5 atau kategori kesejahteraan rendah.

Sementara kelompok desil 6–10, desil 0, dan kategori minus tercatat berjumlah 386.105 jiwa.

BPS menilai sinkronisasi DTSEN sangat penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.

“Dengan meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan, ketepatan data menjadi faktor penentu efektivitas intervensi pemerintah. Kami berharap data ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi,” pungkas Parsad. (bel/van)