BPS Pamekasan
Menurut BPS, kenaikan ini menandakan penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan di antara mereka makin melebar.
“Artinya, diperlukan upaya yang lebih besar dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan. Pendekatan kebijakan harus lebih menyentuh karakteristik kerentanan yang beragam,” tegas Parsad.
Selain itu, pemerintah daerah telah menerima pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) per 27 November 2025.
Total penduduk yang tercatat mencapai 921.956 jiwa, dan 535.851 jiwa di antaranya masuk kelompok desil 1–5 atau kategori kesejahteraan rendah.
Sementara kelompok desil 6–10, desil 0, dan kategori minus tercatat berjumlah 386.105 jiwa.
BPS menilai sinkronisasi DTSEN sangat penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.
“Dengan meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan, ketepatan data menjadi faktor penentu efektivitas intervensi pemerintah. Kami berharap data ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi,” pungkas Parsad. (bel/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
