Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. Foto: viva.co.id
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Deklarasi provinsi Madura tampaknya tak dikordinasikan dengan para Bupati di Madura. Buktinya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, mengaku tak tahu menahu. Padahal para penggagas Provinsi Madura, Selasa (10/11/2015) sudah melakukan deklarasi di Bangkalan.
Ketua Panitia Pelaksana kegiatan itu, Jimhur Saros mengklaim bahwa warga di Pulau Madura yang mendeklarasikan diri hendak membentuk Provinsi Madura merupakan perwakilan dari empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan. "Ada beberapa pertimbangan yang mendorong kami mendeklarasikan diri membentuk Provinsi Madura," katanya seperti dikutip okezone.
Baca Juga: Mahfud MD: Citra Orang Madura Terbelakang Sudah Tak Ada
Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengaku tak tahu pasti deklarasi pembentukan provinsi Madura di Bangkalan pada Selasa, 10 November 2015.
Bupati berterus terang sebenarnya mendengar kabar deklarasi itu, tetapi tak pernah diberi tahu secara resmi tentang kegiatan tersebut oleh pihak-pihak yang merencanakan, misalnya Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M). Padahal, jika deklarasi atau gagasan pembentukan provinsi Madura itu serius, pemangku kepentingan, terutama para Bupati di Madura, harus dilibatkan atau dikomunikasikan.
Menurut Bupati, seharusnya pihak-pihak yang terkait deklarasi provinsi Madura itu berkoordinasi yang intensif dan pembahasan yang mendalam serta pemberitahuan resmi kepada pemerintah daerah di Madura ini
Baca Juga: Sekjen Madura Urban Dukung Gubernur Jatim Percepat Pembangunan Pantura Madura
“Kami bukannya tidak mendukung. Selama hal tersebut membawa kebaikan, dan selama provinsi Madura menjadikan Madura jauh lebih berkembang dari berbagai aspek, kenapa tidak," ujar Bupati Senin malam, 9 November 2015.
Pada prinsipnya, kata Bupati, gagasan provinsi Madura adalah ide yang harus didukung demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di pulau garam itu. Tetapi, rencana itu masih memerlukan kajian mendalam di tiap-tiap kabupaten. Soalnya, masing-masing kabupaten memiliki potensi berbeda-beda.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, secara lugas mengatakan mendukung pembentukan provinsi Madura. Tapi, dia mewanti-wanti agar gagasan itu benar-benar didasari niat tulus dan mulia untuk menyejahterakan rakyat Madura, bukan demi kepentingan politik elite dan golongan.
Baca Juga: Baddrut Tamam Terima Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Pamekasan
Dari kawasan Sumenep banyak yang menolak pendirian Provinsi Madura. Di antaranya anggota DPR RI Said Abullah dari PDIP dapil Madura. ”Saya tidak setuju Madura menjadi provinsi. Akan tetapi jika Madura dijadikan Zona Ekonomi Khusus saya sangat setuju. Karena secara otomatis akselerasi pembangunan akan meningkat. Selain itu perekonomian masyarakat Madura juga akan naik dignifikan,” tegasnya. (dari berbagai sumber)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
