JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah RI, KH. Moch. Irfan Yusuf, resmi membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2025) pagi.
Dalam arahannya, Gus Irfan -sapaan Menteri Haji- berpesan kepada para peserta diklat supaya fokus pada tugas dan fungsi PPIH.
"Jangan berpikiran kita berangkat, Anda berangkat untuk nebeng haji seperti disampaikan tadi. Niatkanlah berangkat sebagai petugas haji, niatkanlah berangkat sebagai pelayan tamu-tamu Allah," tegasnya.
Gus Irfan mengingatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan biasa. Melainkan amanah negara, amanah umat, dan amanah keagamaan yang bertemu dalam satu titik tanggung jawab. Di dalamnya, terdapat dimensi ibadah, dimensi pelayan publik, serta dimensi diplomasi dan tata kelola internasional.
"Karena itu, seorang petugas yang terlibat di dalamnya tidak cukup hanya memiliki niat baik, ia harus dibekali kompetensi, integritas, dan kesiapan mental yang matang," katanya.
Cucu Pendiri NU, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari ini juga menekankan jika tahun 2026 merupakan fase penting dalam penguatan layanan haji nasional.
"Kita menghadapi perubahan regulasi, penyesuaian sistem layanan di Arab Saudi, serta karakteristik jemaah yang semakin beragam dari sisi usia, kondisi kesehatan, dan latar belakang sosial. Semua ini menuntut kesiapan petugas yang lebih adaptif, lebih profesional, dan lebih berorientasi pada solusi," katanya.
PPIH Digembleng Semi Militer

Kementerian Haji dan Umrah melakukan terobosan besar dalam mempersiapkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M. Tahun ini, para calon petugas akan digembleng dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) berpola semi-militer guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Penerapan pola baru ini merupakan respons langsung terhadap keluhan jemaah pada musim haji sebelumnya terkait kinerja petugas yang dinilai kurang disiplin, tidak responsif, hingga kerap meninggalkan tugas di lapangan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menjelaskan bahwa diklat akan berlangsung selama 30 hari, yang terdiri dari 20 hari tatap muka dan 10 hari pembelajaran daring, serta tambahan penguatan bahasa Arab.
"Kita berharap kedisiplinan, kesamaptaan fisik dari peserta memang diperlukan. Tanpa fisik yang kuat, tanpa disiplin yang kuat, mereka enggak akan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ujar Gus Irfan.
Selama masa penggemblengan, para peserta mendapatkan tempaan fisik, pembinaan karakter disiplin, serta penguatan teknis perhajian. Selain itu, pembagian tugas, lokasi penempatan, hingga tim kerja sudah ditentukan sejak awal masa diklat agar petugas lebih siap saat bertugas di tanah suci.
Kementerian Haji dan Umrah tidak main-main dalam urusan kedisiplinan. Gus Irfan menegaskan bahwa ada sanksi tegas bagi peserta yang melanggar aturan selama pelatihan maupun saat bertugas nanti.
“Kalau sudah diperingatkan satu-dua kali tidak bisa, kita pulangkan. Di Saudi pun sama, bisa dipulangkan sebelum waktunya,” tegasnya.
Fokus pada Kompetensi dan Integritas

Senada dengan Menteri, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menyatakan bahwa perubahan model pelatihan ini bertujuan menciptakan petugas yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
Menurut Puji, manajemen kelas kali ini akan jauh lebih spesifik. Pelatihan akan lebih banyak fokus pada sesi kelas Tugas dan Fungsi (Tusi) layanan dibandingkan pertemuan kelas besar.
“Pelatihan PPIH Arab Saudi tahun ini akan lebih banyak sesi kelas Tusi layanan dibandingkan kelas besar. Manajemen kelas dan durasi pelatihan juga dibuat berbeda,” tutur Puji Raharjo.
Untuk memastikan standar kedisiplinan tetap tinggi, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur TNI dan Polri dalam proses pendampingan pelatihan. “Dalam hal kedisiplinan, nanti akan dibantu oleh TNI/Polri,” pungkasnya.






