Khofifah menegaskan capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan fondasi strategis bagi pembangunan berbasis data.
“Transformasi digital pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Karena itu, Satu Data Indonesia menjadi instrumen penting agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” tuturnya.
Keberhasilan ini juga mencerminkan semakin menguatnya budaya kerja berbasis data di lingkungan birokrasi. Data kini dimanfaatkan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
“Kami mendorong agar setiap program dan kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan data yang valid. Dengan tata kelola data yang kuat, pemerintah dapat bekerja lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Khofifah.
Dari sisi masyarakat, penguatan SDI di Jawa Timur diharapkan memberikan dampak nyata berupa meningkatnya transparansi pemerintahan, kemudahan akses informasi publik, hingga kualitas layanan yang lebih responsif.
Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga keberlanjutan capaian dengan memperkuat kapasitas SDM, menyempurnakan sistem pendukung, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa Satu Data Indonesia benar-benar menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ucap Khofifah. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
