Bupati Mojokerto saat mendampingi Menteri HAM di RSUD Prof. Dr. Soekandar.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Pemkab Mojokerto bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa peserta program MBG atau Makan Bergizi Gratis.
Menteri HAM, Natalius Pigai, melakukan peninjauan langsung ke RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Kamis (15/1/2026). Agenda tersebut untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo tetap berjalan sesuai prosedur dan standar profesional.
BACA JUGA:
- Lantik Pengurus Anak Cabang se-Pasuruan Raya, Sekretaris DPD PDIP Jatim Singgung soal MBG
- Menham Pigai Soroti Dugaan Keracunan MBG di Surabaya, SPPG Dinilai Layak Dihentikan
- 200 Siswa Surabaya Diduga Keracunan MBG, Ning Lia: Harus Ada Penyesuaian Porsi Sesuai Kemampuan SPPG
- Petaka! Ratusan Siswa dari 12 Sekolah di Surabaya Keracunan MBG dari SPPG Tembok Dukuh
Pigai menegaskan, program MBG merupakan salah satu pilar utama visi pemerintah dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
"Kementerian HAM memiliki tugas penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional," ucapnya.
Terkait insiden yang berdampak pada 411 anak di Kabupaten Mojokerto, ia menekankan perlunya evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta.
"Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak kita," paparnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
