Bupati Mojokerto saat mendampingi Menteri HAM di RSUD Prof. Dr. Soekandar.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Pemkab Mojokerto bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa peserta program MBG atau Makan Bergizi Gratis.
Menteri HAM, Natalius Pigai, melakukan peninjauan langsung ke RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Kamis (15/1/2026). Agenda tersebut untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo tetap berjalan sesuai prosedur dan standar profesional.
Pigai menegaskan, program MBG merupakan salah satu pilar utama visi pemerintah dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
"Kementerian HAM memiliki tugas penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional," ucapnya.
Terkait insiden yang berdampak pada 411 anak di Kabupaten Mojokerto, ia menekankan perlunya evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta.
"Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak kita," paparnya.
Selain penanganan medis, pemerintah juga memprioritaskan pendampingan psikologis (trauma healing) agar siswa kembali merasa aman.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kementerian HAM menginstruksikan Pemkab Mojokerto memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat rutin setiap tiga hingga empat bulan sekali. Evaluasi berkala ini melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta orang tua.
"Sinergi ini bertujuan memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” kata Pigai.
Program MBG yang telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia akan terus disempurnakan agar memberikan manfaat maksimal bagi anak bangsa.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyampaikan perkembangan kondisi siswa terdampak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis.
"Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak," ujarnya. (ris/mar)
