Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan) saat memberikan arahan di hadapan ratusan pegawai. Foto: Dok. Kemenhaj
Ia menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) dan Direktur Jenderal Pengendalian untuk menindak tegas segala indikasi kecurangan tanpa pandang bulu. Gus Irfan menjamin tidak akan ada perlindungan bagi siapa pun yang melanggar aturan, termasuk mereka yang mengklaim sebagai orang dekat pejabat.
"Tindak, libas, dan bersihkan. ASN yang tidak mampu menjaga integritas, lebih baik kembali ke kementerian atau lembaga asalnya. Kementerian ini tidak membutuhkan orang pintar tetapi tidak jujur," cetusnya.
Menutup arahannya, Menteri Haji mengingatkan bahwa saat ini kementerian tengah dikejar oleh timeline besar, yakni regulasi Arab Saudi dan undang-undang domestik. Pola kerja lamban dan ego sektoral harus segera ditinggalkan.
Ia menuntut setiap pekerjaan memiliki output yang konkret dan terukur. Prinsip "siapa mengerjakan apa" dan "kapan tenggat waktunya" harus menjadi budaya kerja baru.
"Di Kementerian Haji tidak ada jalan santai. Kita semua dituntut untuk berlari. Yang tidak mampu berlari akan tertinggal, dan yang menghambat akan merugikan kementerian ini secara keseluruhan," pungkasnya.
Gus Irfan berharap Kementerian Haji dan Umrah dikenal publik bukan karena seremonialnya, melainkan melalui kinerja nyata yang bersih, cepat, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
