JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, memberikan pengarahan tegas dalam agenda koordinasi dan pembinaan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah RI, Senin (19/1/2026).
Bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Gus Irfan -sapaan karib Menteri Haji- menekankan bahwa kementerian baru ini mengemban misi sakral yang tidak boleh dicoreng oleh praktik birokrasi yang lamban maupun tindakan koruptif.
BACA JUGA:
- Kemenhaj Lakukan Sejumlah Langkah Perkuat Layanan Haji dan Perlindungan Jemaah di Arab Saudi
- Fajrul Falah, Calon Dokter Muda Pergi Haji Gantikan Almarhum Ayah: Saya Doakan yang Terbaik
- Satgas Haji Nonprosedural Gagalkan 80 WNI Berangkat Tanpa Visa Resmi
- PPIH Arab Saudi Temukan Banyak Jemaah Haji Belum Tertib Aturan Ihram
Dalam sambutannya, Gus Irfan membandingkan etos kerja ASN dengan semangat para calon petugas haji yang digembleng sejak subuh. Ia mengingatkan bahwa kementerian yang dipimpinnya merupakan gabungan sumber daya manusia dari berbagai instansi, mulai dari Kemenag, Kemenkeu, Polri, hingga KPK.
"Kementerian ini berbeda. Tugas kita satu dan jelas: memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah. Tidak ada misi lain, tidak ada agenda lain," tegasnya di hadapan sekitar 200 pegawai.
Ia juga merefleksikan perjalanan singkat lembaga ini yang dibentuk sejak Oktober 2025 melalui Badan Pelaksana Haji (BPH). Dari yang awalnya hanya beranggotakan dua orang tanpa kantor, kini lembaga tersebut telah bertransformasi menjadi kementerian yang memiliki struktur hingga ke daerah.
Inti dari arahan tersebut adalah penegasan mengenai integritas. Mengutip mandat langsung dari Presiden, Gus Irfan menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi penyimpangan sekecil apa pun di instansinya.
"Kementerian lain mungkin bisa ada kecurangan, tetapi Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh ada kecurangan satu rupiah pun," ujarnya menirukan pesan Presiden.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




