Soal Status Tersangka Gus Yaqut, Dr Jamil Sarankan Praperadilan KPK

Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya itu menambahkan, dasar hukum kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai kuota tambahan ditetapkan melalui peraturan menteri.

Dengan dasar tersebut, pembagian kuota tambahan tidak terikat pada ketentuan 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus yang berlaku untuk kuota reguler atau konvensional.

“Artinya memang ini tidak terikat dengan pembagian apa 8 persen, 92 persen. Yang itu prosedur itu berlaku hanya untuk kuota konvensional di luar tambahan, kira-kira begitu,” ucapnya.

Pandangan senada disampaikan pengamat hukum pidana Universitas Pembangunan Veteran (UPN) Jawa Timur, Khalilur Rahman. Ia menilai unsur pelanggaran hukum, baik secara formil maupun materiil, belum dapat dibuktikan dalam penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut.

“Satu, unsur pelanggaran hukumnya tidak bisa dibuktikan sebetulnya karena apa? Karena Gus Yaqut ini sudah menjalankan kewenangannya sesuai yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu aturan apa yang dilanggar?” tandasnya.

Khalilur juga menyoroti belum terpenuhinya unsur mens rea atau niat jahat yang menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana.

“Kalau nilai kerugiannya belum bisa dihitung secara unsur mens rea-nya gimana? Ya sangat melanggar. Itu memang salah satunya adalah terpenuhinya niat jahat atau mens rea, kira-kira begitu. Dan tadi dari pidana kan juga mengatakan tidak terpenuhi,” jelasnya.

Sebelumnya, praktisi hukum Mellisa Anggraini turut menyatakan bahwa pembagian kuota tambahan haji dengan skema 50:50 dinilai sah secara hukum. Menurutnya, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga keselamatan jemaah berdasarkan hasil simulasi kapasitas bersama otoritas Arab Saudi. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News