Dyan Anggarahini Sulistyowati, Kadinkes Kabupaten Mojokerto.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kecamatan Trowulan kini berada dalam radar kewaspadaan tinggi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto. Wilayah di kawasan barat ini mencatatkan angka kasus demam berdarah dengue (DBD) tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya sejak awal tahun 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang Januari lalu terdapat 6 pasien yang dinyatakan positif DBD di Trowulan. Memasuki bulan Februari, tren tersebut berlanjut dengan tambahan 2 pasien positif. Meski curah hujan tahun ini tergolong tinggi—yang secara alami membantu menghanyutkan jentik nyamuk di saluran air—risiko penularan di lingkungan padat tetap mengintai.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggarahini Sulistyowati, mengungkapkan bahwa karakteristik wilayah Trowulan menjadi salah satu faktor pemicu cepatnya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
"Kecamatan Trowulan berpotensi menjadi daerah penyebaran DBD karena banyaknya usaha rosok milik warga. Banyaknya plastik yang tergenang menyebabkan jentik nyamuk cepat berkembang biak," jelas Dyan Anggarahini kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).
Senada dengan Kadinkes, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Agus Dwi Cahyono, memetakan bahwa selain Trowulan, terdapat dua kecamatan lain yang juga memiliki potensi kerawanan serupa, yakni Kecamatan Sooko dan Kemlagi.
"Selain wilayah Kecamatan Trowulan, dua daerah lainnya yaitu Kecamatan Sooko dan Kemlagi. Rinciannya per Januari 6 positif di Kecamatan Trowulan, Kemlagi, Sooko. Sedangkan pada Februari 2 positif dari Kecamatan Trowulan," imbuh dr. Agus.
Menyikapi situasi ini, Dinkes menegaskan bahwa tindakan pengasapan atau fogging bukanlah solusi utama. Pihaknya lebih mendorong masyarakat untuk melakukan langkah preventif melalui gerakan 3M Plus dan penggunaan perlindungan mandiri.
"Kita sosialisasi ke masyarakat mengenai 3M plus memberi obat nyamuk, penggunaan kelambu, memberi obat nyamuk Autan, Abate pada tampungan air. Pencegahannya yakni utamakan kebersihan, bukan foggingnya," tegas dr. Agus.
Dinkes juga bersikap selektif dalam melakukan fogging. Tindakan tersebut hanya akan diambil jika sudah ada hasil uji laboratorium yang valid dan proses tracing (pelacakan) lapangan. Dr. Agus mengingatkan bahwa layanan fogging dari pemerintah bersifat gratis, namun pelaksanaannya memerlukan koordinasi antara Puskesmas dan pihak desa terkait tenaga operasional.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan diagnosa mandiri. Jika ada anggota keluarga yang mengalami panas tinggi lebih dari tiga hari, sangat disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
"Apabila ada anggota keluarga yang panas lebih dari 3 hari, dibawa ke Puskesmas di-lab biar tahu hasilnya. Karena belum tentu panas itu juga DB," pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak Dinkes masih terus memantau perkembangan data, mengingat laporan untuk bulan Februari belum sepenuhnya masuk dari seluruh wilayah.
