Prof. KH. Imam Ghazali Said saat menyampaikan pemaparannya di acara Halal Bihalal dan Bedah Buku di Surabaya. (Ist)
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com – Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA, mendorong Badan Silaturahmi Ulama Madura (Bassra) agar bergerak lebih responsif dan berkelanjutan dalam merespons berbagai persoalan umat di Madura. Dia berharap, Bassra tidak hanya bersikap reaktif terhadap isu-isu yang muncul sesaat.
Hal ini ia sampaikan saat Halal Bihalal Bassra dan Bedah Buku Potret Perjuangan Ulama Madura yang digelar di Surabaya (10/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Prof. Imam Ghazali juga mengapresiasi para penulis yang mulai mendokumentasikan berbagai peristiwa penting di Madura. Menurutnya, masih banyak momentum sejarah dan peran ulama yang belum tercatat dengan baik, sehingga rawan hilang seiring berjalannya waktu.
Ia mencontohkan, pada masa akhir Orde Baru, ulama Madura menunjukkan keberanian dalam menyikapi situasi sosial-politik. Namun, catatan tentang peran tersebut masih minim.
“Banyak peristiwa penting yang tidak ditulis, akhirnya hilang begitu saja,” kata Prof Imam.
Ia juga menyoroti dinamika gerakan Bassra saat ini. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah gerakan yang dilakukan bersifat reaktif atau benar-benar responsif dan terukur. Ia menilai, gerakan yang hanya muncul saat isu sedang hangat cenderung tidak berkelanjutan dan cepat mereda.
Sebaliknya, gerakan responsif dinilai harus memiliki arah yang jelas, terukur, serta terus bergulir dalam menjawab persoalan umat secara konsisten. Tanpa itu, keberadaan organisasi dikhawatirkan menjadi tidak terasa di tengah masyarakat.
Mengutip pemikiran Deliar Noer, Prof. Imam juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa Bassra tidak boleh bergantung pada figur pendiri semata, melainkan harus menyiapkan regenerasi yang kuat.
“Organisasi besar tidak boleh berhenti ketika pendirinya tidak lagi aktif. Harus ada kaderisasi yang jelas,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, ia menyoroti pergeseran peran sosial ulama di Madura.
Menurutnya, selama ini ulama memiliki posisi sentral dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa momentum politik lokal, peran tersebut mulai mengalami pergeseran.
Ia mencontohkan dinamika politik di beberapa daerah seperti Sumenep dan Bangkalan, yang menunjukkan adanya perubahan pengaruh ulama dalam kontestasi kekuasaan.
Meski demikian, Prof Imam menegaskan bahwa peran ulama tidak boleh semata-mata diukur dari kekuasaan politik. Yang lebih penting adalah bagaimana ulama tetap hadir dalam membina umat dan menjaga kearifan lokal di Madura.
“Ulama harus tetap menjadi pusat pembinaan umat. Jika tidak, peran itu bisa tergeser oleh kelompok lain,” pungkasnya. (uzi/msn)
