Pemerhati Jaminan Sosial Nasional, dan Konsultan Publik sekaligus Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono S.T.,S.H.,SE.,M.M., CDRP., CMLE., CBPMed., CQAM.
Oleh: Arief Supriyono
Tanggal 12 April diperingati secara khusus baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Bawa Bekal Nasional, sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membawa bekal sehat dan bergizi bagi anak sekolah.
Sementara itu, dunia internasional mengenalnya sebagai Hari Anak Jalanan Internasional, bentuk kepedulian global terhadap hak-hak dan perlindungan anak-anak yang hidup di jalanan.
Momentum ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut seharusnya menyasar anak-anak jalanan yang selama ini termarjinalkan dari bantuan sosial.
Faktanya, anak jalanan masih banyak yang tidak tersentuh JKN, MBG, maupun pendidikan, sehingga tumbuh mengikuti “algoritma jalanan” tanpa perlindungan negara.
Hari Bawa Bekal Nasional seharusnya menjadi rujukan pola MBG, dengan memastikan anak memperoleh makanan sehat yang dimasak orang tua, tetap tersedia meski hari libur, dan aman dikonsumsi. Kasus keracunan anak dalam program MBG menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah.
Pasal 21 hingga 24 UU Perlindungan Anak jelas mengatur kewajiban negara melindungi hak anak, termasuk hak atas kesehatan dan jaminan sosial. Namun, bayi baru lahir kerap tidak langsung mendapat layanan JKN karena status kepesertaan ibunya.
Kondisi tersebut berkontribusi pada tingginya angka kematian bayi baru lahir. Merujuk Pasal 8 UU Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat (3) UU HAM, sudah seharusnya bayi otomatis menjadi peserta JKN tanpa bergantung pada status ibunya.
Tanggal 12 April menjadi refleksi penting agar pemerintah serius melindungi anak. Program MBG perlu diubah dengan menyerahkan pengelolaan makanan kepada orang tua, sehingga anak-anak dapat membawa bekal sehat ke sekolah dengan aman, gembira, dan bergizi.
Penulis merupakan Pemerhati Jaminan Sosial Nasional, dan Konsultan Publik sekaligus Ketua BPJS Watch Jawa Timur
