SURABAYA (bangsaonline)- Meski bisa dipastikan menjadi pemenang perolehan suara dalam Pileg 2014 di Surabaya, DPC PDIP Surabaya belum menyiapkan siapa calon yang diusulkan menjadi Ketua DPRD Surabaya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu , PDIP diperkirakan mendapatkan sedikitnya 15 kursi di DPRD Surabaya.
Baca Juga: Polisi Bongkar Motif Janda Dibunuh Kekasih di Surabaya, Dipicu Surat Gadai Emas
Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Baktiono mengatakan, untuk memilih ketua dewan kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPP PDIP. “Pemilihan Pimpinan DPRD maupun Kepala Daerah merupakan hak prerogatifDPP (PDIP),” terangnya.
Dia mengungkapkan, penentuan kepala daerah ditangani langsung oleh DPP PDIP alasannya karena menyangkut ideologi. Pimpinan DPRD dan kepala daerah tak boleh menyimpang dari Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan landasan konstitusi lainnya. “Ini menyangkut dengan Ideologi. Jadi, tak bisa sembarangan,” tuturnya.
Jika salah pilih, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dan, hal itu sudah banyak terjadi di sejumlah daerah.
Baca Juga: PT Umroh Kilat Indonesia, Prioritaskan Beri Edukasi ke Para Jemaah
“Jika tidak mantap, banyak kepala daerah yang tidak paham (Aturan). Akhirnya membuat perda yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan Pancasila. Ini banyak terjadi,” katanya.
Baktiono menegaskan, memilih Ketua DPRD jauh lebih penting dari pada memilih pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya, seperti Ketua Fraksi maupun Ketua Komisi. Bagaimana cara DPP PDIP memilih kadernya untuk menjadi ketua DPRD, Baktiono mengungkapkan, bahwa hal itu dilakukan melalui pemantauan khusus. DPP PDIP bisa bertanya langsung tentang figur yang dipantau ke pengurus partai atau ke masyarakat.
“DPP (PDIP) mempunyai tim khusus yang memantau kadernya,” terangnya.
Baca Juga: Korban Tewas, Begal Perempuan di Surabaya Hanya Dikenakan Pasal Curat, Pengacara Beberkan Alasannya
Namun demikian, katanya, untuk memilih Ketua DPRD mekanisme yang dilalui sebelumnya memang berawal dari usulanDPC PDIP Surabaya terlebih dahulu.
“Hingga saat ini kita belum tahu, nantinya siapa yang diusulkan,” katanya.
Kader PDIP yang dipastikan keempatkalinya menjadi anggota DPRD Surabaya ini mengaku belum mengetahui pasti kriteria kandidat Keta DPRD. “Bisa dari kemampuan, perjuangannya, ketahanannya atau suara terbanyak (Pemilu 2014), atau juga senioritas,” jelasnya.
Baca Juga: Hearing Lanjutan soal RHU dan Efek Pengendara Mabuk, DPRD Surabaya Soroti SOP, Perizinan, dan Pajak
Namun, menurutnya, semua anggota FPDIP mempunyai peluang sama untuk menduduki jabatan tertinggi di lembaga legislatif itu. "Semua saya kira punya peluang sama. Karena nanti yang memutuskan adalah DPP PDIP,” katanya.
Baktiono memperkirakan, siapa calon yang dipilih DPP PDIP menjadi Ketua DPRD Surabaya bisa diketahui awal Agustus mendatang.
“Kalau pergantian anggota dewan 24 Agustus, siapa calonnya bisa diketahui awal bulan,” tegasnya.
Baca Juga: Terpengaruh Medsos, Siswi SMK di Surabaya Kabur dari Rumah
Di sisi lain, meski belum ada ketetapan dari KPU Surabaya terkait siapa caleg yang lolos menjadi anggota dewan. Nama Dyah Katarina, istri mantan Walikota Surabaya Bambang DH yang dipastikan melenggang sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 karena mendapatkan suara signifikan di daerah pemilihannya, dikabarkan termasuk salah satunya.
Mengenai kemungkinan menjadi pimpinan DPRD, Dyah Katarinamengaku tidak pernah terpikirkan. Dia mengatakan, jika nantinya terpilih sebagai anggota DPRD, dirinya masih belajar sebagai anggota dewan. “Saya kan baru, jadi perlu belajar dulu,” katanya
Dyah Katarina menambahkan, menjadi pimpinan dewan tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk itu, siapapun yang terpilih nanti harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni. “Ya tentunya harus paham banyak hal dan tahu bagaimana mengatasi berbagai problem yang dihadapi masyarakat,” terangnya.
Baca Juga: 3 Kontroversi yang Membuat Publik Sangsi soal Penangkapan Ivan Sugianto oleh Polisi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News