Rilis Rapor Tiga Menteri PKB di Nomor Bawah, Menteri PAN RB Yuddy Diprotes

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) melansir kinerja kementerian/lembaga negara. Salah satu yang diaudit adalah lembaga yang terkait dengan sistem peradilan. Bagaimana hasilnya?

Dalam data yang dikutip dari website Kemen PAN RB, Senin (4/1/2016), lembaga peradilan paling transparan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat ini mengantongi nilai 73,73 dengan predikat BB. Di susul dengan Kementerian Hukum dan HAM di peringkat 31 dengan nilai 58,32 dengan predikat B.

Baca Juga: Soal Sri Mulyani dan Basuki Diminta Mundur Dari Kabinet Jokowi, Ini Kata Istana

Kepolisian sebagai pintu pembuka sistem peradilan menduduki posisi ke-36 dengan nilai 68,04 dengan predikat B. Adapun Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari sistem peradilan menempati urutan ke-51 dengan nilai 64,04 dengan nilai B. Sedangkan pengawas dunia peradilan yaitu Komisi Yudisial (KY) menduduki peringkat ke-63 dengan nilai 60,07 dengan nilai B. 

Nah, di posisi buncit untuk lembaga peradilan diduduki Kejaksaan Agung yang menduduki peringkat ke-86 dengan skor 50,02 dengan predikat CC.

"Jadi, seolah akuntabilitas ini ada kaitan dengan reshuffle. Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas kami dengan isu reshuffle, kami dasarnya undang-undang dan instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah," kata Yuddy kepada wartawan dalam jumpa pers di Kantor KemenPAN RB, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Baca Juga: Heboh Lagi! 90 Persen Keuntungan Hilirisasi Nikel Mengalir ke Cina

Menteri Yuddy juga menempatkan tiga kementerian yang dipimpin PKB pada urutan terbawah. Karuan saja PKB bereaksi. Politisi PKB Daniel Johan mengkritik penilaian yang dibuat oleh KemenPAN RB itu. Salah satu catatan Daniel, lantaran 3 kementerian yang menterinya asal PKB berada di urutan terbawah.

"Menurut saya penilaian itu terlalu tendensius dan terkesan muatan politik yang kental," ucap Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (4/1/2015).

Dari 77 kementerian/lembaga yang dinilai, Kemenpora di urutan 74, Kementerian desa dan PDT urutan 73 dan Kemenakertrans urutan 66. "Kita pertanyakan kredibilitasnya," ujar anggota komisi IV DPR itu.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Wantimpres, Pakde Karwo Jadi Perbincangan Publik, Habib Lutfi Wakili NU?

Terlebih dalam penilaian itu Kemen PAN RB berada di urutan 4 tertinggi, padahal yang menilai dirinya sendiri. Menurut Daniel, jika objektif maka tentu Kementerian yang menterinya asal PKB juga sudah bekerja sangat baik.

"Apakah dia memang ditugaskan melakukan penilaian? Dia kan menilai dirinya sendiri. Kita dari PKB yang tendensius begitu nggak perlu dilihat," kritiknya.

Sementara pengamat politik Ray Rangkuti menganggap aneh lantaran Yuddy menempatkan KemenPAN RB yang dipimpinnya di ranking atas.

Baca Juga: Urgensi Muhasabah, Kembalilah ke Era Keemasan NU

Kemen PAN RB menempati posisi tiga besar dalam kementerian dengan akuntabilitas kinerja terbaik. Menurut direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti hal ini cukup aneh.

"Memang itu mungkin bagian dari kerjanya, tetapi menurut saya tidak objektif kalau dia jadi bagian survei itu. Aneh bin ajaib sekali kalau dia memasukkan dirinya, rangkingnya tiga lagi. Mestinya dia percayakan penilaian kerja ke lembaga independen, bukan jadi bagian dari yang survei," kata Ray dilansir detikcom, Senin (4/1/2016).

Kementerian PAN RB melakukan penilaian kepada kementerian/lembaga setiap tahun sejak 2004 dan hasilnya langsung diserahkan kepada Presiden. Namun baru tahun ini hasil penilaian itu diumumkan kepada publik.

Baca Juga: Risma Diprediksi Masuk Kabinet Hasil Reshuffle, Ini Penjelasannya

Yuddy menuturkan, penilaian ini sangat akademis, komprehensif, konstiusional dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Yuddy pun siap diajak debat soal penilaian terhadap 77 kementerian dan lembaga yang dipublikasikannya itu.

Namun menurut Ray, tetap saja tak sepantasnya Yuddy mempublikasikan hasil 'survei' itu. "Ia bisa mengatakan metodologinya bagus dan independen, tapi tidak bisa dinafikan pekerjaan itu atas perintah dirinya," kata Ray.

"Makanya tidak perlu dipublikasikan, cukup itu dijadikan bahan pertimbangan presiden," saran Ray.

Baca Juga: Menag Fachrul Razi, Pendiri Hanura yang Pernah Dicopot Gus Dur

Sulit menyimpulkan manuver Yuddy Chrisnandi bukan bagian dari isu reshuffle kabinet jilid II. "Bagaimana mungkin bisa mensurvei dirinya lebih baik dibandingkan dari yang lain ya susah diterima," sindir Ray.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News