Peternak sapi sedang membersihkan kandang. foto: suwandi/ BANGSAONLINE
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pertanian dan Peternakan terus mengembangkan peternakan pada masyarakat, salah satunya lewat program Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
Sebagai percontohan, program pengembangan ternak ini dilakukan di 3 kecamatan, antara lain Tambakboyo, Palang dan Jatirogo. Ketiga kecamatan tersebut kini menjadi file project Pemkab dalam mengembangkan sektor peternakan.
Baca Juga: Diskopumdag Tuban Fasilitasi 80 UMKM untuk Bermitra dengan Toko Ritel Modern
Dalam SPR ini, pemilik ternak tidak hanya sekedar menabung, tetapi mereka perlu memikirkan bisnis berternak. Untuk mengembangkan program ini, Pemkab menggandeng Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.
“Benar kami menggandeng Unibraw, tujuannya memberikan edukasi pada masyarakat yang memilki ternak,” kata Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan Tuban, Pipin Diah Larasati saat dihubungi bangsaonline.com, Senin (11/1).
Menurut Pipin sapaan akrabnya, SPR ini sebenarnya program dari pusat. Namun, sepenuhnya diserahkan pada dinas pertanian dan peternakan setempat.
Baca Juga: 40 UMKM Binaan Pemkab Tuban Siap Ekspor Produk ke Luar Negeri
“Saat ini banyak masyarakat yang memiliki ternak, tapi itu hanya sebagai tabungan. Dengan SPR ini masyarakat tidak hanya bersifat menabung, tetapi juga memikirkan bisnis melalui berternak,” tambahnya.
Lulusan dokter hewan UNAIR Surabaya ini menjelaskan, program ini direncanakan selama 3 tahun. Hasil tingkat keberhasilan akan dievaluasi dan diharapkan dapat ditularkan bagi kecamatan yang lain.
“Kalau ini berhasil, harapannya dapat dikembangkan ke kecamatan lain,” pintanya.
Baca Juga: Dispendik Tuban Gelar Student Festival Week 2024
Terpisah, Ngatomo (35) Warga Ndori, Kecamatan Jatirogo, Tuban, meminta agar program SPR ini tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, perencanaan program biasanya tidak tepat sasaran. Pasalnya, terkadang pemerintah masih tebang pilih dalam mengorganisir masyarakat yang memiliki ternak. Sehingga, apabila itu dibiarkan, dikhawatirkan yang menerima edukasi hanya orang tertentu.
“Kami harap ya pemerintah jangan tebang pilih, karena biasanya yang mendapat program dari pemrintah hanya orang-orang itu, terutama yang dekat dengan perangkat desa,” pungkasnya. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
