JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Acara tersebut diketahui akan dihelat pada Jumat 5 Febuari 2016, sekira pukul 19.30 WIB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Orang nomor satu di Indonesia tersebut akan melakukan pidato sambutan di Mukernas PKB. Kemudian setelah itu akan membuka perhelatan akbar dari partai yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Mukernas kali ini mengusung tema "Holopis Kuntul Baris, Menangkan Rakyat dalam Persaingan Global".
Di mana, Muskernas ini juga dalam rangka mengevaluasi program kerja partai dan agenda 5 tahun ke depan, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan isu-isu penting lainnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamin Iskandar menjelaskan setidaknya terdapat tiga isu besar yang akan dibawa di Mukernas PKB.
Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak
Isu pertama yaitu, kehadiran kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang menurut PKB telah menyalahi nilai-nilai yang berada di masyarakat. "LGBT itu sudah menyalahi moral dan nilai-nilai yang ada dari bangsa Indonesia. Makanya sikap partai nantinya akan kami bahas melalui Mukernas PKB," terangnya di Kantor DPP PKB, Jakarta.
Selain itu, pemilihan gubernur yang direncanakan untuk dikembalikan lagi ke DPRD Provinsi karena menilai gubernur merupakan posisi perpanjangan tangan pemerintah dan mempunyai kewenangan terbatas. Sehingga tidak perlu dipilih secara langsung.
Ketiga, adanya diskusi yang berkembang tentang adanya DPD namun tidak mempunyai kewenangan yang potensial di dalam tata negara yang dimiliki oleh Indonesia. Kehadiran DPD dinilai tidak memberikan hasil kerja yang signifikan bagi negara. "Apakah nanti kami minta dibubarkan saja atau diminta untuk mempuyai kewenangan tertentu. Itu yang akan kami bahas di Mukernas PKB," lanjutnya.
Baca Juga: PKB Gelar Konsolidasi Pemenangan Paslon Luman dan Mudah di Pasuruan
Dengan mengusung tema Mukernas "Holopis Kuntul Baris" PKB berharap agar seluruh konstelasi politik nasional dan regional maupun global, dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah lain, dengan cara bekerja sama antara masyarakat dan pemegang kebijakan.
Mukernas ini juga akan dimeriahkan para perempuan cantik nan pandai yang tergabung dalam Laskar Cantik Pembela Rakyat. "Saat ini PKB tengahmerambah anak-anak muda, dan Laskar Cantik Pembela Rakyat ini menjadi kelompok penting untuk menarik massa," kata Koordinator Laskar Cantik Pembela Rakat, Reza Herlambang, di Jakarta Kamis (4/2/).
Menurut Reza, fokus PKB saat ini tidak hanya ingin dikenal sebagai partai santri, tapi partai trendi yang tidak menghilangkan ideologi agamanya. Laskar tersebut diharapkan memberi warna baru yang dapat menjadi magnet bagi mahasiswi, eksekutif muda, dan seluruh perempuan muda lainnya.
Baca Juga: Perseteruan PAN dan PKB di DPRD Kota Blitar, Koalisi Pilwali Terancam Bubar
Reza menegaskan perempuan cantik ini menjadi duta bagi PKB untuk menjawab bahwa PKB memiliki kepedulian terhadap kaum muda. "Laskar Cantik Pembela Rakyat ini bukan hanya cantik secara fisik tapi mereka pintar menguasai beberapa bahasa di dunia," katanya.
Reza mengaku bersyukur idenya untuk membentuk Laskar Cantik disambut hangat teman-temannya. Dan, kata Reza, mereka begitu antusias membantu PKB.
Reza meyakini semua itu dapat terjadi karena PKB sebagai partai sudah terbukti berada di garda terdepan dalam membela rakat yang termarginalkan. "Partai ini bukan sekaadar ngomong doank. Tapi dibuktikan dengan aksi konkret. Inilah partai yang menjadi idaman rakyat," katanya.
Baca Juga: Perlancar Pengambilan Sampah di Kampung, Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu Bantu Ranmor Roda Tiga
Reza berharap Laskar Cantik ini nantinya mau dan berkenan menjadi juru pencitraan partai untuk menghadapi pemilu 2019, "Saya kira mereka bersedia, hanya saja saya belum berbicara secara langsung," kata artis penyanyi solo pelantung tembang “Menyesal” ini.
Sementara Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris menyayangkan pernyataaan Cak Imin yang akan mengevaluasi posisi DPD dalam Mukernas PKB pada 5-6 Februari. Muhaimin menilai DPD tidak memberikan hasil kerja yang signifikan bagi negara dan ada wacana untuk dibubarkan.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan seperti ini keluar dari mulut seorang ketum partai. Bahkan ada opsi mau dibubarkan. Kalau beliau paham tata negara, harusnya DPD dikuatkan lewat amandemen UUD 1945, agar parlemen kuat, bukan malah dibubarkan,” tukas Fahira, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/2).
Baca Juga: Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, PKB Kembali Pegang Orang Nomor 1
Fahira mengungkapkan, pernyataan Muhaimin yang mengatakan, hasil kerja DPD tidak signifikan bagi negara, sangat tidak berdasar. Walau dengan kewenangan yang tidak sebesar DPR, perjalanan DPD selama setahun lebih ini sudah banyak dirasakan rakyat di daerah. Alangkah baiknya, lanjut Fahira, Mukernas PKB juga mengevaluasi keberadaan DPR dan Partai Politik yang selama 10 tahun belakangan ini dipersepsikan negatif oleh publik.
“Kalau kita lihat, hampir semua survei menempatkan DPR dan Parpol sebagai institusi yang paling tidak dipercayai publik. Itu yang sering tertangkap KPK, siapa? anggota DPR, yang juga anggota partai. Itu juga harus dievaluasi. Jadi jangan 'gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan',” sindir Senator asal Jakarta ini.
Menurut Fahira, sejak reformasi, tidak pernah sekalipun DPR mampu mencapai target prolegnas yang mereka buat sendiri. Ini karena sistem bikameral masih belum kuat. DPR tak kunjung menguatkan peran DPD yang sebenarnya bisa menjadi mitra untuk meringankan beban dan tugas yang diemban DPR.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.
Fahira mengharapkan, Mukernas PKB bisa bijak menyikapi persoalan evaluasi keberadaan DPD. Dia juga berharap, DPD diundang untuk memaparkan capaian dan kinerjanya di depan forum Mukernas, sekaligus menguraikan ide-ide DPD untuk penguatan sistem ketetanegaraan kita.
“Asal tahu saja, rakyat di daerah itu lebih nyaman sampaikan aspirasinya ke anggota DPD. Makanya kita diundang, agar Pak Muhaimin paham apa saja yang sudah kita lakukan untuk rakyat di daerah,” tutup Fahira.
Baca Juga: Gus Irsyad Batal Dilantik Jadi DPR RI, Massa SGI Geruduk KPU Kabupaten Pasuruan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News