Kantor Golkar Nganjuk Digeruduk PK, Minta Rombak Kepengurusan

NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Puluhan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar dan Dewan Kepengurusan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar di Jln Diponegoro Kabupaten Nganjuk, Senin (15/2).

Massa melakukan aksi protes dan menuntut kepengurusan DPD Kabupaten Nganjuk diisi oleh pengurus lama seperti yang sudah disah kan dalam hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009.

Baca Juga: Dampak Penggelembungan Suara Caleg Golkar, KPU Nganjuk Berhentikan Sementara Ketua PPK Kertosono

Sumardi, Ketua DPD Golkar Kabupaten Nganjuk yang posisinya sempat digeser oleh Plt Ketua dari DPD Provinsi mengungkapkan jika pihaknya telah kembali aktif mulai terhitung sejak melakukan aksi protes saat ini. Semua susunan kepengurusan maupun produk-produk yang diciptakan oleh Wasis, ketua Plt yang menggantikannnya beberapa waktu lalu dikembalikan ke posisi semula.

“Partai Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009 sesuai SK.
Menkumham No. M. HH. 02. AH.II.01 TH 2016, di seluruh jajaran DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Nganjuk, PK, PD, diperpanjang sampai bulan juli 2016," jelasnya.

Lebih lanjut, Sumardi menjelaskan jika ketentuan tersebut sesuai dengan surat dari DPP yang turun pada 18 Januari 2016 dan 10 Februari 2016. Dengan begitu semua posisi yang sudah dikembalikan itu harus mulai bekerja usai melaksanakan aksi protes.

“Mulai hari ini juga kepengurusan lama yang telah dikembalikan harus sudah mulai aktif bekerja,” jelasnya.

Dengan aksi protes ini, posisi Plt Ketua DPD Nganjuk yang sebelumnya diisi oleh Wasis dipegang kembali oleh Sumardi yang sebelumnya telah menjabat sebagai ketua DPD. Sementara posisi Agung Sakti sebagai sekertaris digantikan kembali oleh Gathot Suwito. Sedangkan posisi bendahara yang sempat diisi oleh Maria kembali dipegang oleh Helmy Purworini.

Sementara Adi Wibowo, selaku kuasa hukum PK Golkar se-Kabupaten Nganjuk dalam sambutannya juga meminta agar Mardi bisa lebih transparan dalam kepemimpinannya. Pihaknya tidak ingin ada lagi ketidakterlibatan anggota partai dengan alasan minim dana.

“Harus lebih transparan serta melibatkan anggota. Jangan lagi ada alasan minim dana,” ungkapnya.

Suasana sempat memanas saat Adi Wibowo meminta kepada Sumardi untuk lebih bijaksana. ”Jangan selalu alasan anggaran saja yang dibuat alasan, sebagai ketua harus bisa bersikap bijaksana,” tegasnya.

Ditambahkan oleh Adi Bowo, apabila saat ini Sumardi tidak sanggup duduk menjadi pimpinan partai maka masih banyak yang lebih bijaksana yang siap menjadi ketua.

Hal ini lah yang memicu memanasnya suasana, hadirin menerikan dengan nada keras, yang ditimpali hadirin yang lain sehingga suasana menjadi ramai.

Untuk diketahui, Partai Golkar di Kabupaten Nganjuk sendiri sebelumnya mengalami perpecahan. Sebab, Mardi yang dinilai bermasalah sempat posisinya diisi oleh plt ketua dari DPD Provinsi. Tetapi dalam prakteknya, plt ketua bertindak di luar kewenangan dengan melakukan pemecatan hampir di seluruh Pk Kabupaten Nganjuk.

Kemudian posisi-posisi strategis juga diisi oleh produk-produk dari Plt ketua.

Disinggung terkait langkah antisipasi yang dilakukan Mardi guna mencegah terjadinya perpecahan atau keributan di lingkup partai, dirinya mengungkapkan jika hal itu kemungkinan kecil terjadi. “Saya rasa kemungkinannya kecil sekali untuk terjadi perpecahan di partai kami,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News