Sementara Kabid Sarpras BAPPEDA, Galih ketika dihubungi belum lama ini menjelaskan, ada 7 Desa di Wilayah Sugio yang mendapat alokasi bantuan bedah rumah dari Kementerian perumahan rakyat ini, dengan nilai sekitar Rp 9,1 Miliar untuk 732 Kepala Keluarga (KK). "Kita mengajukan sebanyak 750 Rumah yang dibedah, tetapi yang direalisasi sebanyak 732," ujarnya.
Ditambahkannya, karena dinilai sukses melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun yang sama, Lamongan diberi tambahan sebanyak 85 rumah yang ditempatkan di wilayah Solokuro yang nilainya sebesar Rp 900 Juta.
Diakui Galih, memang banyak pengaduan soal pelaksanaan bedah rumah ini dari beberapa masyarakat dan tokoh LSM. Tapi selama ini pihaknya tidak pernah mendapat komplain dari penerima program sehingga dianggapnya berjalan dengan baik. "Pernah ada yang mengadu ke sini (BAPPEDA), bahkan ada yang mengancam akan membawa ke jalaur hukum," ujarnya.
Selain itu, Galih juga juga meminta masyarakat bisa mengawasi siapa yang nanti berhak menerima program atau tidak. Karena menurutnya yang lebih mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya adalah masyarakat di lingkungan itu sendiri.
Sementara Syaiful Anam, tokoh masyarakat setempat berharap pihak penegak hukum mengusut kasus dugaan penyelewengan program bedah rumah yang nilainya cukup besar tersebut.
"Ini merupakan kasus besar yang bersentuhan langsung dengan warga miskin, tapi ada pihak-pihak yang bermain. Tolong pihak penegak hukum terjun langsung ke lokasi mencari kebenarannya," ujarnya. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
