Anggota FPG DPRD Gresik, Hamzah Takim
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Gresik yang diplot Pemrov Jatim sebagai salah satu wilayah lumbung padi untuk menopang kebutuhan beras nasional disikapi oleh DPRD Kabupaten Gresik.
Untuk itu, DPRD Gresik meminta institusi yang memiliki kewenangan agar membantu Pemkab Gresik untuk memudahkan tugas yang diberikan Pemrov Jatim dan Pemerintah Pusat sebagai kabupaten penghasil padi.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Potensi pertanian pangan di Kabupaten Gresik memang sangat besar. Pertanian padi misalnya, Kabupaten Gresik setiap tahun selalu surplus (kelebihan) gabah setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi," kata Anggota FPG DPRD Kabupaten Gresik, Hamzah Takim.
Menurut Hamzah, areal padi di Kabupaten Gresik setiap tahunnya mengalami kenaikan. Padahal, setiap tahun industri juga tumbuh di lahan-lahan subur. Ini karena Pemkab Gresik memiliki kebijakan setiap ada lahan subur yang digunakan untuk sarana perekonomian, maka pihak yang bersangkutan harus menyediakan lahan sebagai pengganti."Hal itu diatur oleh Perda (peraturan daerah)," tutur politisi muda Golkar asal Kecamatan Duduksampeyan ini.
Makanya, lanjut Hamzah, dengan regulasi tersebut, areal pertanian padi di Kabupaten Gresik tidak pernah menyusut atau berkurang. Bahkan, setiap tahun cenderung terus bertambah. Sebagai contoh, luas areal padi yang pada tahun 2015 mencapai 67.197 hektar, pada tahun 2016 ini sudah diproyeksikan mencapai 67.900 hektar. "Sehingga, areal persawahan padinya terus mengalami perluasan," jelasnya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Luasnya areal persawahan padi di Kabupaten Gresik ini berdampak positif terhadap hasil panen padi setiap tahunnya. Rata-rata, setiap tahunnya bisa tiga kali panen. Dengan demikian, hasil panen padi di Kabupaten Gresik setiap tahunnya melimpah.
Hanya saja kendalanya, kata Hamzah, ketika hasil padi melimpah, para petani kerap kesulitan menjual padi kepada para pembeli seperti pemilik selep (huller). Sebab, para pedagang padi itu tidak memiliki tempat penyimpanan atau gudang yang besar. "Sehingga, kerap padi petani itu tidak bisa terbeli. Makanya, terkadang petani merelahkan gabah mereka dibeli oleh tengkulak dengan harga murah," ungkapnya.
Kondisi inilah kata Hamzah, yang membuat Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto dalam beberapa kesempatan meminta kepada Bulog (Badan Urusan Logistik) agar membangun gudang untuk penyimpanan gabah di Kabupaten Gresik. "Nanti kan enak petani bisa menjual gabah mereka ke Bulog kemudian disimpan di gudang tersebut," terangnya.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Selain itu, gudang itu juga bisa dimanfaatkan oleh Bulog untuk menyimpan beras untuk masyarakat miskin. Sehingga, pada saat pendistribusian beras untuk Maskin (masyarakat miskin) di Kabupaten Gresik, Bulog tidak perlu jauh-jauh mengambil beras di gudang Bulog yang ada di Jawa Timur. Sehingga bisa mengurangi biaya. "DPRD Gresik sangat mendukung langkah Bupati yang meminta agar Bulog membuat gudang di Gresik," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat panen raya padi di Desa Wonorejo Kecamatan Balongpanggang berharap kepada Kapala Sub Divre Bulog Surabaya Utara, Suharto Jabbar yang hadir pada acara tersebut untuk mendirikan gudang di setiap kecamatan di Kabupaten Gresik agar hasil padi petani bisa terbeli.
Sebab, produksi padi di Kabupaten Gresik setiap musim panen sangat tinggi. Produksi padi di Gresik mencapai 402 ribu ton gabah kering giling. Sementara kebutuhan masyarakat jauh lebih rendah dari itu. "Sehingga, Gresik selalu surplus," jelas Bupati. (hud/rev)
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
